Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dikonfirmasi meninggal dunia pada Sabtu, 28 Februari 2026, di tengah eskalasi serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel. Peristiwa ini menandai guncangan politik signifikan bagi Republik Islam Iran dan memicu ketidakpastian geopolitik yang mendalam di kawasan Timur Tengah.
Kematian Khamenei, penerus Ayatollah Ruhollah Khomeini, terjadi saat rezim Iran menghadapi tekanan internal dan eksternal yang masif. Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengindikasikan bahwa serangan gabungan tersebut dapat menjadi peluang untuk perubahan rezim di Teheran. Namun, sejumlah analis memperingatkan bahwa kematian Khamenei juga berpotensi memicu konflik berkepanjangan dengan risiko yang belum terukur.
Gejolak Internal dan Prospek Transisi Kekuasaan
Kondisi internal Iran saat ini ditandai oleh gejolak politik, sanksi internasional yang melumpuhkan, dan krisis ekonomi yang memengaruhi distribusi pangan serta air. Alex Vatanka, peneliti senior di Middle East Institute, mengamati bahwa Washington dan Tel Aviv melihat kondisi Iran saat ini sebagai sebuah kesempatan strategis.
“Faktor yang jelas terlihat berubah adalah tingkat kebencian yang dimiliki rakyat Iran terhadap rezim, mengingat pembantaian yang terjadi pada Januari lalu. Jadi, jika Anda berada di Gedung Putih, rezim ini terlihat lemah,” kata Vatanka.
Analisis Pakar dan Skenario Potensial
Kematian Khamenei dapat memicu gejolak politik yang lebih dalam di dalam negeri Iran. Para analis memperingatkan bahwa transisi menuju Iran yang demokratis mungkin hanya sekadar mimpi. Ada kekhawatiran bahwa kekosongan kekuasaan akan diisi oleh elemen garis keras dari Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) atau justru berujung pada perang saudara yang memicu krisis pengungsi besar-besaran.
Ian Lesser dari German Marshall Fund mencatat bahwa meskipun kecil kemungkinan akan muncul rezim yang lebih buruk dari saat ini, risiko operasi yang “tidak konklusif” tetap menghantui. “Risikonya adalah rezim ini menyerang balik dengan cara yang mungkin baru bermanifestasi berbulan-bulan atau bertahun-tahun mendatang, dalam bentuk dukungan terhadap proksi atau terorisme negara di Barat,” kata Lesser.
Respon Regional dan Kritik Internasional
Tanda-tanda ketidakstabilan mulai muncul di Timur Tengah pasca-serangan gabungan Israel dan AS. Serangan balasan Iran terhadap sekutu AS di Bahrain dan Qatar, serta jatuhnya drone Iran di sebuah hotel mewah di Dubai, menunjukkan potensi eskalasi konflik yang bisa lepas kendali.
Kritik tajam pun datang dari dalam negeri AS. Senator Jack Reed dari Komite Angkatan Bersenjata menyebut Presiden Trump telah menjerumuskan bangsa ke dalam perang tanpa otoritas Kongres. “Presiden Trump telah menjerumuskan bangsa kita ke dalam perang besar dengan Iran, perang yang tidak pernah ia jelaskan alasannya, tidak pernah meminta izin Kongres, dan ia tidak memiliki strategi akhir,” tegas Reed.
Bahkan mantan sekutu Trump, Marjorie Taylor Greene, meluapkan kekecewaannya di media sosial X. “Ini selalu berupa kebohongan dan selalu America Last (Amerika Terakhir). Ini terasa seperti pengkhianatan terburuk karena datang dari orang dan administrasi yang kita yakini berbeda,” tulis Greene.
Resiliensi Rezim Iran dan Peran IRGC
Sejumlah pakar di dalam negeri Iran, sebagaimana dilaporkan The New Arab (TNA), memberikan sudut pandang berbeda. Mereka menilai bahwa meskipun kematian Khamenei menjadi pukulan telak, hal itu tidak akan serta-merta meruntuhkan rezim. Sistem pemerintahan Syiah Velayat-e Faqih, yang telah berkuasa selama lebih dari 46 tahun di Iran, dianggap tidak hanya bergantung pada satu individu semata.
Seorang profesor ilmu politik yang melarikan diri dari Teheran pasca-serangan Israel menjelaskan perbedaan antara kekuasaan nyata Khamenei dengan persepsi publik. Menurutnya, meskipun Khamenei dianggap sebagai pemutus sebuah keputusan, dia bukanlah pengambil keputusan tunggal dalam struktur yang ada. “Khamenei tidak membuat keputusan akhir dalam struktur militer dan politik yang dikendalikan secara ketat oleh IRGC,” ujar pakar tersebut kepada TNA. Ia menambahkan bahwa Khamenei lebih berfungsi sebagai “wajah” dari sistem yang berjalan di seluruh struktur tata kelola.
“Gagasan bahwa Khamenei sepenuhnya menyadari segala hal yang terjadi dan membuat keputusan murni berdasarkan pengetahuan itu tidak sesuai dengan kenyataan. IRGC dan para penasihatnyalah yang membentuk keputusan tersebut dengan menyampaikan informasi yang telah difilter ke kantornya,” lanjutnya. Bagi mereka yang diuntungkan oleh sistem otoriter dan korup di Iran, mempertahankan sosok Khamenei sebagai simbol sangat penting untuk kelancaran operasi mereka di balik layar.
Konsep “Cawan Beracun” dalam Diplomasi
Senada dengan hal tersebut, seorang purnawirawan kolonel IRGC di Teheran berpendapat bahwa kematian Khamenei tidak akan mengubah struktur diktator rezim secara signifikan. Ia mengambil contoh pembunuhan pemimpin Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah oleh Israel. Meski kematian Nasrallah memberikan dampak psikologis besar bagi anggota Hizbullah, kelompok tersebut tetap berupaya membangun kembali kekuatannya. Hal serupa diprediksi akan terjadi pada Iran jika Khamenei tiada.
Mantan perwira tersebut menekankan bahwa strategi militer internasional Iran tidak berfokus pada seberapa besar kerusakan yang mereka terima, melainkan seberapa besar kerusakan yang bisa mereka timpakan kepada musuh. “Bagi mereka, yang terpenting adalah seberapa besar bahaya yang mereka timbulkan pada musuh, bukan seberapa besar kerugian yang mereka derita sendiri, bahkan jika itu adalah kematian Khamenei,” tuturnya.
Menariknya, dia menyebut bahwa pihak penyerang seperti AS dan Israel sebenarnya tetap membutuhkan sosok seperti Khamenei jika mereka ingin Iran melakukan kompromi. Dia merujuk pada Ayatollah Ruhollah Khomeini yang bersedia “meminum cawan beracun” demi mengakhiri perang delapan tahun Iran-Irak. “Jika memang akan ada kesepakatan dengan Iran, harus ada seseorang dengan otoritas yang cukup untuk ‘meminum cawan beracun’ itu, dan orang tersebut adalah Khamenei,” tegasnya.
Analisis mengenai dinamika politik dan keamanan pasca-kematian Pemimpin Tertinggi Iran ini didasarkan pada laporan media internasional, pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, dan analisis dari lembaga think tank terkemuka yang dirilis hingga Minggu, 01 Maret 2026.