Internasional

Iran: Kerahkan Ratusan Drone ke Negara-negara Teluk, Tingkatkan Tekanan Geopolitik terhadap AS

Iran secara signifikan meningkatkan penggunaan drone jarak jauh dalam serangannya terhadap negara-negara Teluk, sebuah strategi yang dinilai para analis sebagai upaya Teheran untuk mengeksploitasi celah keamanan regional dan menekan Amerika Serikat agar mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Eskalasi ini menandai pergeseran taktis dalam dinamika kekuatan di Timur Tengah, dengan implikasi strategis yang luas bagi stabilitas kawasan.

Strategi Asimetris Iran dan Target Serangan

Laporan dari lembaga think tank Institute for the Study of War (ISW) dan Critical Threats Project dari American Enterprise Institute menggarisbawahi perbedaan pendekatan Iran dalam melancarkan serangan. Iran utamanya menggunakan rudal balistik untuk menargetkan Israel, namun mengandalkan drone untuk menyerang negara-negara Teluk. Data militer Israel menunjukkan bahwa pada Minggu, 1 Maret 2026 malam, lebih dari 50 drone diluncurkan dari Iran menuju negara-negara Teluk. Secara keseluruhan, kawasan tersebut telah menjadi sasaran lebih dari 1.000 unit drone, didominasi oleh drone kamikaze Shahed-136.

Dampak Serangan di Kawasan Teluk

Uni Emirat Arab (UEA) melaporkan telah menghadapi lebih dari 800 drone dan hampir 200 rudal sejak konflik pecah, dengan target mencakup pangkalan militer Prancis dan fasilitas komersial. Di Arab Saudi, dua unit drone menghantam Kedutaan Besar AS pada Selasa, 3 Maret 2026, dan serangan juga menyasar kilang minyak raksasa Ras Tanura di pesisir Teluk, menyebabkan gangguan operasional. Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, dan Yordania juga dilaporkan menjadi target serangan.

Dinamika Perang Attrisi dan Respons Pertahanan

Steve Feldstein, peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace, menyoroti bahwa penggunaan drone murah ini merupakan strategi cerdas Iran untuk membebankan biaya finansial yang signifikan kepada lawan. Drone Shahed-136, dengan biaya produksi puluhan ribu dolar per unit, digunakan dalam perang attrisi untuk menghabiskan sumber daya musuh.

Kelemahan Sistem Pertahanan Udara Regional

Sebaliknya, rudal pencegat yang digunakan oleh negara-negara Teluk, seperti sistem NASAMS, Avenger, atau Coyote milik UEA, memiliki harga ratusan ribu dolar per unit. Sumber industri pertahanan Eropa mengungkapkan bahwa sistem pertahanan udara di kawasan tersebut belum dirancang untuk menghadapi ancaman drone masif ini, dan kemampuan pengacauan sinyal (jamming) masih lemah, bahkan berpotensi menyulitkan sistem pertahanan sendiri. Pelajaran dari konflik di Ukraina terkait penanganan drone belum sepenuhnya diterapkan, terutama oleh Amerika Serikat.

Implikasi Geopolitik dan Proyeksi Masa Depan

Camille Lons, spesialis Teluk dari European Council on Foreign Relations (ECFR), menganalisis bahwa serangan terhadap negara-negara tetangga ini bertujuan menciptakan efek domino politik. Kalkulasi Iran adalah meningkatkan tekanan agar negara-negara Teluk kemudian menekan AS untuk menghentikan serangannya. Lons menambahkan bahwa negara-negara Teluk memiliki daya tahan yang lebih rendah terhadap tekanan militer dan masyarakatnya kurang siap menghadapi situasi tersebut dibandingkan Israel.

Potensi Keterlibatan Lebih Lanjut

Namun, strategi Iran ini berisiko menjadi bumerang. Seth Jones, pakar dari lembaga think tank CSIS yang berbasis di AS, memperingatkan bahwa tindakan Iran justru dapat memicu keterlibatan lebih dalam dari negara-negara Teluk. Ini bisa mencakup penyediaan informasi intelijen atau izin penggunaan wilayah mereka untuk operasi ofensif, bukan sekadar defensif. Sebagai respons, Washington telah mengerahkan pesawat serang A-10 ke kawasan tersebut untuk melumpuhkan drone. Sementara itu, Ukraina menyatakan kesiapannya untuk berbagi pengalaman dalam menghadapi teknologi drone Iran.

Analisis mengenai pergerakan militer ini didasarkan pada laporan dari Institute for the Study of War (ISW), Critical Threats Project, Carnegie Endowment for International Peace, European Council on Foreign Relations (ECFR), Center for Strategic and International Studies (CSIS), serta pernyataan resmi dari militer Israel dan sumber industri pertahanan Eropa yang dirilis hingga 3 Maret 2026.