Pemerintah Iran menyatakan kesiapannya untuk mengurangi kadar pengayaan uranium mereka, dengan syarat Amerika Serikat (AS) mencabut seluruh sanksi yang selama ini menjerat Teheran. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), Mohammad Eslami, pada Senin (9/2/2026), menyusul dimulainya kembali komunikasi diplomatik dengan Washington.
Langkah ini menandai potensi pergeseran dalam kebuntuan nuklir yang telah berlangsung lama, meskipun rincian mengenai cakupan sanksi yang harus dicabut masih belum jelas. Tawaran ini muncul setelah pembicaraan tidak langsung antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff di Oman pada Jumat (6/2/2026).
Latar Belakang dan Tawaran Iran
Menurut laporan kantor berita resmi IRNA, Mohammad Eslami mengindikasikan bahwa pengenceran uranium yang diperkaya hingga 60 persen akan bergantung pada pencabutan semua sanksi. Namun, tidak dijelaskan apakah ini mencakup seluruh sanksi terhadap Iran atau hanya sanksi yang diberlakukan oleh AS.
Secara teknis, pengenceran uranium melibatkan pencampuran dengan bahan tertentu untuk menurunkan tingkat kemurniannya di bawah ambang batas yang disepakati secara internasional. Sebelum fasilitas nuklirnya menjadi sasaran serangan pada Juni tahun lalu, Iran diketahui telah melakukan pengayaan uranium hingga mencapai level 60 persen, jauh melampaui batas 3,67 persen yang diizinkan berdasarkan perjanjian nuklir 2015 yang kini tidak berlaku lagi.
Kapabilitas Nuklir dan Kekhawatiran Internasional
Negara-negara Barat, yang dipimpin oleh AS, telah lama mencurigai Teheran berupaya mengembangkan senjata nuklir, sebuah klaim yang secara konsisten dibantah oleh Iran. Badan pengawas nuklir PBB mengonfirmasi bahwa Iran adalah satu-satunya negara non-senjata nuklir yang memperkaya uranium hingga 60 persen.
Kekhawatiran global diperparah oleh fakta bahwa lebih dari 400 kg uranium yang dimiliki Iran sebelum serangan Juni lalu tidak diketahui keberadaannya, dengan inspektur PBB terakhir kali mencatat lokasinya pada 10 Juni. Persediaan uranium pada tingkat kemurnian tersebut berpotensi memungkinkan Iran untuk memproduksi lebih dari sembilan bom nuklir jika pengayaan mencapai 90 persen.
Dinamika Negosiasi dan Posisi AS
Pembicaraan di Oman merupakan negosiasi pertama antara kedua belah pihak sejak konflik Juni lalu. Meskipun kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan negosiasi, Araghchi memperingatkan bahwa ketidakpercayaan yang telah berkembang merupakan tantangan serius dalam proses diplomatik.
Presiden AS Donald Trump secara berulang kali menyerukan larangan total pengayaan uranium bagi Iran. Posisi ini tidak dapat diterima oleh Teheran, yang menegaskan haknya atas program nuklir sipil berdasarkan ketentuan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), yang telah ditandatangani oleh Iran dan 190 negara lainnya.
Implikasi Strategis dan Kedaulatan
Tawaran Iran untuk mengurangi pengayaan uranium, jika sanksi dicabut, dapat menjadi titik balik krusial dalam dinamika geopolitik Timur Tengah. Namun, kompleksitas negosiasi dan perbedaan fundamental antara posisi Teheran dan Washington memerlukan upaya diplomatik yang signifikan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menjamin non-proliferasi nuklir.
Analisis mengenai tawaran Iran ini didasarkan pada pernyataan resmi Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) yang dirilis pada 9 Februari 2026, serta laporan dari kantor berita IRNA dan pemantauan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).