TEHERAN – Iran kembali menegaskan bahwa program rudal balistik dan pengayaan nuklirnya merupakan hak kedaulatan yang tidak dapat dinegosiasikan, meskipun dialog dengan Amerika Serikat (AS) telah dimulai kembali di Oman pada Jumat, 6 Februari 2026. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, di tengah upaya Washington untuk memperluas cakupan perundingan di luar isu nuklir.
Posisi Iran dan Tuntutan Amerika Serikat
Dalam pertemuan tidak langsung di Oman, Menteri Luar Negeri Araghchi secara eksplisit menyatakan bahwa program rudal Iran tidak akan pernah menjadi materi perdebatan karena berkaitan langsung dengan pertahanan nasional. Ia juga menegaskan kesiapan Teheran untuk mencapai kesepakatan yang meyakinkan terkait pengayaan nuklir, namun tetap pada prinsip bahwa hak tersebut tidak dapat diganggu gugat.
Di sisi lain, Washington, yang didorong oleh tekanan dari Israel, berupaya memasukkan pembahasan mengenai kapabilitas rudal balistik Iran serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok militan di kawasan Timur Tengah ke dalam agenda negosiasi. Teheran secara konsisten menolak perluasan cakupan ini, membatasi fokus perundingan hanya pada isu nuklir.
Dinamika Negosiasi dan Respons Ekonomi AS
Pertemuan di Muscat menandai dialog pertama antara kedua negara sejak runtuhnya pembicaraan nuklir sebelumnya. Araghchi pada Sabtu, 7 Februari 2026, menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai “awal yang baik” namun menekankan bahwa masih ada “jalan panjang untuk membangun kepercayaan” sebelum kesepakatan komprehensif dapat dicapai. Ia mengindikasikan bahwa putaran negosiasi akan segera dilanjutkan.
Presiden AS Donald Trump juga memberikan respons positif, menyebut pembicaraan itu “sangat baik” dan menjanjikan putaran negosiasi berikutnya dalam waktu dekat. Namun, secara kontradiktif, Trump menandatangani perintah eksekutif yang berlaku mulai Sabtu, 7 Februari 2026, yang menyerukan pemberlakuan tarif terhadap negara-negara yang masih berbisnis dengan Iran. Selain itu, AS mengumumkan sanksi baru yang menargetkan entitas dan kapal pengiriman guna mengekang ekspor minyak Iran.
Langkah-langkah ekonomi AS ini berpotensi memengaruhi mitra dagang utama Iran. Menurut data Organisasi Perdagangan Dunia, pada tahun 2024, lebih dari seperempat perdagangan Iran melibatkan Tiongkok, dengan impor senilai 18 miliar dollar AS dan ekspor senilai 14,5 miliar dollar AS.
Analisis mengenai dinamika diplomatik dan kebijakan sanksi ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Iran dan Gedung Putih, serta laporan media internasional seperti AFP dan Kompas.com yang dirilis pada Minggu, 8 Februari 2026.