Perundingan untuk meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali bergulir di Muscat, Oman, pada Jumat, 6 Februari 2026. Namun, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara eksplisit menyatakan ketidakpercayaan Teheran terhadap Washington, menegaskan bahwa program rudal dan pengayaan nuklir Iran tidak dapat dinegosiasikan.
Pernyataan Araghchi, yang disampaikan pada Senin, 9 Februari 2026, di hadapan para duta besar di Teheran, menggarisbawahi jurang ketidakpercayaan yang mendalam. Ia menuntut keseriusan setara dari pihak AS untuk mencapai kesepakatan konstruktif, sembari meminta seluruh lembaga Iran untuk tetap menjalankan tugasnya terlepas dari dinamika negosiasi.
Latar Belakang Eskalasi dan Perundingan
Pembicaraan di Muscat ini merupakan kelanjutan setelah berminggu-minggu ketegangan meningkat, dipicu oleh peningkatan kekuatan militer AS di perairan Teluk Persia. Kehadiran militer AS di kawasan tersebut seringkali diinterpretasikan sebagai upaya deterrence, namun juga memicu kekhawatiran akan potensi eskalasi.
Meskipun perundingan di Oman bersifat tidak langsung, Araghchi menyebutnya sebagai “awal yang baik” yang membuka peluang interaksi dengan delegasi AS. Namun, ia menekankan bahwa jalan menuju pembangunan kepercayaan masih panjang dan perundingan akan segera dilanjutkan.
Posisi Teheran: Kedaulatan atas Program Pertahanan
Dalam pertemuan di Oman, Araghchi kembali menegaskan batasan-batasan Teheran dalam negosiasi. Ia secara kategoris menyatakan bahwa program rudal Iran tidak akan pernah menjadi materi perdebatan, mengingat relevansinya dengan masalah pertahanan nasional.
Selain itu, pengayaan nuklir juga dianggap sebagai hak kedaulatan yang tidak dapat diganggu gugat. “Kami siap mencapai kesepakatan yang meyakinkan mengenai pengayaan nuklir,” ujar Araghchi pada Sabtu, 7 Februari 2026, namun dengan syarat tidak mengorbankan hak fundamental Iran.
Respons Washington dan Dampak Sanksi Ekonomi
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai “sangat baik” dan menjanjikan putaran negosiasi berikutnya dalam waktu dekat. Namun, pada Sabtu, 7 Februari 2026, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif terhadap negara-negara yang masih berbisnis dengan Iran.
AS juga mengumumkan sanksi baru yang menargetkan sejumlah entitas dan kapal pengiriman, dengan tujuan mengekang ekspor minyak Iran. Langkah ini memperkuat tekanan ekonomi terhadap Teheran, meskipun data Organisasi Perdagangan Dunia menunjukkan bahwa lebih dari seperempat perdagangan Iran pada tahun 2024 dilakukan dengan China, dengan impor senilai 18 miliar dollar AS dan ekspor senilai 14,5 miliar dollar AS.
Analisis Strategis dan Dinamika Regional
Ketidakpercayaan Iran yang terus-menerus terhadap AS, ditambah dengan penolakan Teheran untuk membahas program rudal dan nuklirnya, menciptakan kompleksitas dalam upaya de-eskalasi. Kebijakan sanksi unilateral AS, di sisi lain, berpotensi memicu respons balasan dan memperkeruh stabilitas regional.
Dinamika ini menyoroti tantangan dalam diplomasi pertahanan di Timur Tengah, di mana kepentingan strategis dan kedaulatan nasional seringkali berbenturan. Pergerakan militer dan kebijakan ekonomi yang saling bertentangan dapat memperpanjang ketegangan, mempengaruhi jalur logistik global, dan memicu kekhawatiran di negara-negara tetangga.
Analisis mengenai pergerakan militer dan kebijakan diplomatik ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Iran yang dirilis pada 9 Februari 2026, serta pernyataan Gedung Putih AS dan data Organisasi Perdagangan Dunia tahun 2024.