TEL AVIV – Israel menegaskan penolakannya untuk mendanai upaya rekonstruksi Jalur Gaza, meskipun telah bergabung dalam inisiatif perdamaian yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dikenal sebagai Board of Peace. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Israel, Ze’ev Elkin, pada Minggu, 22 Februari 2026, memicu pertanyaan mengenai komitmen kolektif terhadap stabilitas pasca-konflik di kawasan tersebut.
Posisi Israel dan Latar Belakang Konflik
Menteri Elkin, yang juga merupakan anggota Kabinet Keamanan Israel, secara lugas menyatakan kepada radio pemerintah Kan Reshet Bet, “Kami tidak akan mendanai Board of Peace; tidak ada alasan untuk itu.” Ia merujuk pada serangan lintas batas yang dilancarkan oleh Hamas dari Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 sebagai justifikasi atas posisi Israel, menegaskan bahwa tidak ada dasar bagi Israel untuk menanggung biaya rekonstruksi.
Laporan dari Kan News mengindikasikan bahwa pemerintahan Trump telah memberikan pengecualian khusus bagi Israel untuk berpartisipasi dalam Board of Peace tanpa kewajiban kontribusi finansial, baik untuk upaya rekonstruksi maupun biaya operasional organisasi. Sumber pemerintah Israel yang tidak disebutkan namanya menambahkan bahwa pengecualian ini turut meredakan tekanan politik domestik terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya menghadapi kritik atas keputusannya bergabung dengan dewan tersebut bersama negara-negara yang dianggap bermusuhan seperti Qatar dan Turkiye.
Kontribusi Internasional dan Rencana Rekonstruksi
Berbeda dengan posisi Israel, anggota Board of Peace lainnya telah menunjukkan komitmen finansial yang signifikan. Qatar dan Uni Emirat Arab, misalnya, masing-masing telah menyumbangkan lebih dari 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 16,9 triliun) untuk mendukung inisiatif tersebut. Utusan AS, Steve Witkoff, menguraikan visi rencana perdamaian Trump yang bertujuan menjadikan Gaza “siap untuk kebangkitan kembali (renaissance).”
Witkoff menyampaikan kepada Fox News bahwa total dana sebesar 17 miliar dollar AS (sekitar Rp 285 triliun) akan dialokasikan untuk proyek ini, termasuk 10 miliar dollar AS (sekitar Rp 168 triliun) yang berasal dari Amerika Serikat. Dana tersebut diharapkan dapat memberikan “dorongan awal” untuk pembangunan perumahan, transportasi massal, serta upaya pembersihan dan perobohan area-area yang rusak, guna mempersiapkan Gaza menuju pemulihan.
Tantangan Demiliterisasi dan Respons Hamas
Dalam pertemuan perdana Board of Peace pada Kamis, 19 Februari 2026, Presiden Trump menyatakan keyakinannya bahwa Hamas akan meletakkan senjata berdasarkan rencana yang diajukan. Namun, ia juga memperingatkan bahwa kelompok tersebut akan “ditangani dengan sangat keras” jika menolak. Pernyataan ini menyoroti salah satu pilar utama rencana perdamaian, yaitu demiliterisasi Jalur Gaza.
Beberapa pemimpin senior Hamas, termasuk Khaled Mashaal dan Musa Abu Marzouk, dalam beberapa pekan terakhir telah secara terbuka menolak bagian-bagian penting dari rencana perdamaian tersebut, khususnya terkait pelucutan senjata, meskipun sebelumnya sempat dilaporkan adanya persetujuan pada Oktober. Para pejabat Board of Peace berulang kali menekankan bahwa upaya rekonstruksi hanya akan dimulai setelah Gaza didemiliterisasi sepenuhnya, termasuk pelucutan senjata total dari Hamas.
Analisis mengenai dinamika pendanaan dan posisi diplomatik ini didasarkan pada laporan media Kan News, pernyataan resmi Kementerian Keuangan Israel, serta wawancara dengan Utusan Khusus Amerika Serikat yang dipublikasikan pada Februari 2026.