Hubungan diplomatik antara Jerman dan Perancis memasuki fase ketegangan baru setelah Berlin secara terbuka mengkritik komitmen anggaran pertahanan Paris. Kritik ini muncul di tengah upaya kolektif negara-negara Eropa untuk memperkuat kedaulatan strategis dan memenuhi target belanja militer yang ditetapkan oleh NATO.
Kritik Terbuka Terhadap Retorika Kedaulatan Strategis
Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menyatakan bahwa Perancis belum menunjukkan langkah konkret yang memadai untuk mewujudkan ambisi kedaulatan strategis Eropa. Meskipun Presiden Perancis Emmanuel Macron sering menekankan pentingnya kemandirian pertahanan kawasan, Berlin menilai tindakan di lapangan masih jauh dari harapan.
Negara-negara anggota NATO di Eropa sebelumnya telah berjanji untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan hingga lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2035. Wadephul menegaskan bahwa pencapaian target ini memerlukan keputusan domestik yang sulit, termasuk kemungkinan penyesuaian pada sektor kesejahteraan untuk dialokasikan ke sektor keamanan nasional.
Perselisihan Mekanisme Pendanaan dan Eurobond
Titik krusial dalam perdebatan ini adalah metode pendanaan investasi pertahanan jangka panjang. Perancis mengusulkan penerbitan eurobond sebagai instrumen utang bersama Uni Eropa untuk membiayai modernisasi militer. Namun, Jerman secara tegas menolak gagasan tersebut karena kekhawatiran akan beban fiskal kolektif dan risiko subsidi bagi negara dengan kondisi keuangan yang kurang stabil.
Berlin menekankan bahwa komitmen lima persen PDB merupakan tanggung jawab nasional masing-masing negara anggota. “Apa yang dijanjikan adalah komitmen terhadap kontribusi nasional,” ujar Wadephul, menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam diskusi internal keluarga besar Eropa guna menghadapi tantangan keamanan global.
Dinamika Proyek Alutsista dan Keretakan Poros Regional
Selain masalah anggaran, hubungan kedua negara juga terbebani oleh perselisihan teknis dalam proyek jet tempur generasi baru Eropa. Industri pertahanan Jerman menuduh perusahaan kedirgantaraan Perancis, Dassault Aviation, berupaya mendikte ketentuan proyek strategis tersebut. Ketegangan ini diperparah oleh perbedaan posisi dalam beberapa isu strategis lainnya:
- Sengketa perjanjian dagang Uni Eropa dengan blok Mercosur di Amerika Selatan.
- Perbedaan regulasi terkait rencana larangan kendaraan bermesin pembakaran internal pada tahun 2035.
- Ketidaksepakatan dalam standarisasi teknologi militer dan rantai pasok alutsista lintas batas.
Sejumlah diplomat senior di Brussels bahkan menyebut bahwa poros Perancis-Jerman saat ini sedang tidak berfungsi secara optimal dalam menavigasi kebijakan Uni Eropa. Analisis mengenai dinamika pertahanan dan pergeseran kebijakan fiskal ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Jerman dan laporan diplomatik yang dirilis pada 16 Februari 2026.