Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, secara terbuka menyatakan bahwa keberadaan pusat sindikat penipuan siber transnasional telah merusak perekonomian dan citra negaranya di kancah global. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk menindak jaringan kriminal yang beroperasi di wilayah Kamboja.
Dalam sebuah wawancara pada Kamis, 26 Februari 2026, Hun Manet menegaskan komitmen pemerintahannya untuk membersihkan aktivitas ilegal ini. Ia juga secara tegas menepis tudingan yang menyebut pemerintah Kamboja terlibat atau mendulang keuntungan dari jaringan kejahatan tersebut.
Dampak Ekonomi dan Citra Nasional
Kamboja telah diidentifikasi sebagai pusat industri penipuan siber bernilai miliaran dolar AS dalam beberapa tahun terakhir. Jaringan ini menjerat korban dari berbagai negara melalui modus operandi seperti penipuan romantis (love scam) dan investasi kripto bodong.
Laporan United States Institute of Peace tahun 2024 menaksir keuntungan dari penipuan siber di Kamboja mencapai 12,5 miliar dolar AS per tahun, yang setara dengan sekitar setengah dari Produk Domestik Bruto (PDB) formal Kamboja. Meskipun mengakui bahwa aktivitas ilegal ini secara tidak langsung sempat menggerakkan beberapa sektor bisnis seperti real estat dan investasi, Hun Manet membantah keras anggapan bahwa PDB Kamboja bergantung pada penipuan.
“Kami bergantung pada ekonomi murni seperti pariwisata, manufaktur, dan lainnya,” jelasnya, menekankan pentingnya integritas ekonomi nasional.
Tekanan Internasional dan Respons Pemerintah
Tekanan dari Beijing pada tahun lalu memicu serangkaian operasi besar-besaran yang berhasil membebaskan ribuan pekerja paksa dari pusat-pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja. Puncak dari upaya penegakan hukum ini terjadi pada Januari lalu dengan penangkapan Chen Zhi, seorang taipan kelahiran China yang telah menjadi warga negara Kamboja.
Chen Zhi, yang didakwa oleh otoritas AS pada Oktober lalu, diketahui sempat menjabat sebagai penasihat bagi Hun Manet dan ayahnya, Hun Sen. “Kami tidak tahu bahwa dialah dalangnya,” tegas Hun Manet, seraya menambahkan bahwa pemeriksaan latar belakang tidak menimbulkan kecurigaan pada saat itu.
Menurut Hun Manet, konglomerasi Prince Group milik Chen Zhi memiliki operasi tidak hanya di Kamboja tetapi juga di banyak negara, termasuk Inggris. Ia menyatakan bahwa pihak berwenang Kamboja baru mengambil tindakan setelah mengetahui dugaan pelanggaran tersebut.
Pemerintah Kamboja telah mencabut kewarganegaraan Chen Zhi setelah terungkap adanya penggunaan dokumen palsu. “Hal itu membuatnya hanya memiliki kewarganegaraan China yang memaksa pihak berwenang Kamboja untuk mengekstradisinya ke negara asalnya,” tambah Perdana Menteri.
Analisis Strategis dan Integritas Ekonomi
Upaya Kamboja untuk memberantas sindikat penipuan siber ini merupakan langkah krusial dalam memulihkan citra internasional dan menjaga stabilitas ekonominya. Keberadaan jaringan kejahatan transnasional semacam ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan investor dan merusak reputasi kedaulatan hukum suatu negara.
Komitmen pemerintah Kamboja untuk menindak tegas pelaku, termasuk tokoh berpengaruh seperti Chen Zhi, menunjukkan keseriusan dalam menghadapi ancaman ini. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan siber yang semakin kompleks.
Analisis mengenai dampak dan respons terhadap sindikat penipuan siber ini didasarkan pada pernyataan resmi Perdana Menteri Kamboja yang dikutip oleh AFP, serta laporan United States Institute of Peace tahun 2024.