Kericuhan fisik pecah di Parlemen Turkiye pada Rabu, 11 Februari 2026, menyusul upaya oposisi menghalangi pelantikan Akin Gurlek sebagai Menteri Kehakiman. Insiden ini menyoroti meningkatnya polarisasi politik dan ketegangan internal di Ankara di tengah perombakan kabinet Presiden Recep Tayyip Erdogan. Peristiwa ini menggarisbawahi tantangan terhadap stabilitas politik domestik Turkiye.
Latar Belakang dan Pemicu Ketegangan
Penunjukan Akin Gurlek, mantan kepala jaksa Istanbul, ke posisi kunci di Kementerian Kehakiman menjadi pemicu utama. Gurlek dikenal karena memimpin persidangan tingkat tinggi terhadap beberapa anggota Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama, termasuk Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu. Proses hukum ini telah lama dikecam oleh oposisi sebagai bermuatan politik.
Pada November lalu, Gurlek mengajukan dakwaan terhadap Imamoglu terkait 142 pelanggaran korupsi dan kejahatan terorganisir, menuntut hukuman penjara lebih dari 2.000 tahun. Pendukung Imamoglu mengklaim tuduhan tersebut bermotivasi politik, sementara pemerintah bersikeras bahwa lembaga peradilan bertindak independen.
Kericuhan bermula ketika anggota parlemen oposisi berupaya menghalangi Gurlek mengucapkan sumpah jabatan. Situasi memanas hingga terjadi saling dorong dan pemukulan di ruang sidang, memaksa ketua sidang menunda sesi selama 15 menit. Gurlek akhirnya mengucapkan sumpah dengan pengawalan ketat dari anggota parlemen partai berkuasa.
Dampak Perombakan Kabinet dan Implikasi Politik
Perombakan kabinet terbaru Presiden Erdogan juga mencakup penunjukan Mustafa Ciftçi, gubernur provinsi timur Erzurum, sebagai Menteri Dalam Negeri. Penunjukan ini terjadi di tengah gelombang penangkapan ratusan pejabat dari kotamadya yang dikelola oleh CHP, termasuk Ekrem Imamoglu yang ditangkap tahun lalu.
Tidak ada alasan resmi yang diberikan untuk perombakan kabinet ini, meskipun Lembaran Negara Resmi menyatakan bahwa para menteri yang keluar telah meminta untuk dibebaskan dari tugas mereka. Perombakan ini bertepatan dengan pembahasan reformasi konstitusional dan inisiatif perdamaian dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang bertujuan mengakhiri konflik puluhan tahun.
Secara luas, Parlemen diperkirakan akan mengesahkan reformasi untuk mendukung proses tersebut, namun ketegangan internal yang meningkat dapat mempengaruhi dinamika legislatif.
Analisis mengenai dinamika politik internal Turkiye ini didasarkan pada laporan media internasional terkemuka dan pernyataan resmi dari kantor kepresidenan serta Kementerian Kehakiman Turkiye yang dirilis pada 11 Februari 2026.