Kongres Amerika Serikat akan memulai peninjauan terhadap versi lengkap berkas Jeffrey Epstein yang tidak disensor pada Senin, 9 Februari 2026. Proses ini, yang akan berlangsung secara langsung di Departemen Kehakiman (DOJ), menandai langkah signifikan dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terkait kasus kejahatan seksual yang melibatkan tokoh berpengaruh tersebut.
Inisiatif ini muncul setelah desakan dari anggota Kongres dan publik, menyusul kritik terhadap jumlah informasi yang disensor dalam berkas-berkas sebelumnya. Peninjauan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai jaringan Epstein dan pihak-pihak yang terlibat.
Protokol Peninjauan dan Akses Dokumen
Anggota Kongres diwajibkan hadir langsung di kantor Departemen Kehakiman untuk meninjau materi melalui komputer yang disediakan. Protokol keamanan yang ketat diterapkan, melarang penggunaan alat elektronik pribadi dan melihat dokumen fisik secara langsung demi menjaga kerahasiaan informasi.
Peninjauan akan difokuskan pada sekitar 3 juta berkas yang saat ini tersedia untuk umum, bukan pada total lebih dari 6 juta dokumen. Wakil Jaksa Agung Todd Blanche sebelumnya menjanjikan akses ini, menanggapi surat dari anggota Kongres Thomas Massie (R-Ky.) dan Ro Khanna (D-Calif.) yang meminta berkas tanpa sensor.
Pimpinan dan anggota komite Kehakiman DPR dan Senat akan diprioritaskan dalam peninjauan. Namun, semua anggota Kongres akan memiliki akses pada suatu waktu, dengan syarat pemberitahuan 24 jam sebelumnya kepada Departemen Kehakiman.
Latar Belakang Legislasi dan Kritik Publik
Langkah ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein yang disahkan Kongres pada November dan ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump pada 19 November. Undang-undang tersebut memberi Jaksa Agung waktu 30 hari untuk menyediakan semua catatan, dokumen, komunikasi, dan materi investigasi yang tidak diklasifikasikan dalam format yang dapat dicari dan diunduh secara publik.
Departemen Kehakiman sebelumnya menghadapi kritik tajam dari para korban dan anggota parlemen terkait penyensoran yang berlebihan. Dalam beberapa kasus, nama korban tidak disensor secara memadai, padahal DOJ menyebutkan jumlah korban mencapai lebih dari 1.000 orang.
“Kami telah melihat pendekatan menyeluruh terhadap penghapusan nama di beberapa area, sementara dalam kasus lain, nama korban sama sekali tidak dihapus,” kata Khanna dan Massie dalam surat bersama mereka kepada Departemen Kehakiman.
Wakil Jaksa Agung Blanche menjelaskan bahwa sekitar 200.000 halaman masih disunting atau ditahan berdasarkan berbagai privilese hukum. Ini termasuk privilese proses deliberatif, doktrin hasil kerja, dan privilese pengacara-klien, yang bertujuan melindungi integritas proses hukum dan investigasi.
Implikasi Transparansi dan Akuntabilitas
Peninjauan berkas Epstein oleh Kongres memiliki implikasi signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kasus Epstein, yang meninggal di sel penjara pada 2019 dan kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri, telah memicu spekulasi luas dan tuntutan akan transparansi penuh.
Akses tanpa sensor ini diharapkan dapat mengungkap detail yang sebelumnya tersembunyi, memberikan keadilan bagi para korban, dan memperkuat prinsip supremasi hukum. Ini juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintah AS terhadap keterbukaan informasi dalam kasus-kasih sensitif yang melibatkan individu berkuasa.
Analisis mengenai akses berkas ini didasarkan pada laporan NBC News dan pernyataan resmi dari Departemen Kehakiman AS, serta legislasi Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein yang dirilis pada November 2025.