WASHINGTON – Anggota Kongres Amerika Serikat pada Rabu, 11 Februari 2026, menemukan bukti penyensoran nama-nama individu berpengaruh dalam dokumen terkait Jeffrey Epstein. Temuan ini memicu kontroversi baru mengenai transparansi Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan kepatuhan terhadap undang-undang yang mewajibkan rilis penuh berkas tersebut.
Perwakilan Partai Republik Thomas Massie dan anggota DPR dari Partai Demokrat Ro Khanna, setelah meninjau berkas tanpa sensor di ruang baca aman DOJ, melaporkan adanya enam nama pria yang disensor tanpa penjelasan hukum yang memadai. Massie menyatakan bahwa setidaknya satu dari enam individu tersebut adalah warga negara AS dan satu lainnya warga negara asing, namun menolak mengungkap identitas mereka.
Latar Belakang Kontroversi Transparansi
Akses legislator terhadap dokumen ini merupakan respons terhadap kritik berbulan-bulan dari anggota Kongres, penyintas, dan kelompok advokasi. Mereka menuding pemerintah sebelumnya gagal mematuhi Epstein Files Transparency Act. Undang-undang ini, yang ditandatangani Presiden Donald Trump, mengamanatkan DOJ untuk merilis semua catatan tidak terklasifikasi terkait Epstein dan melarang penyensoran hanya karena alasan memalukan, merusak reputasi, atau sensitif secara politik.
Sebelumnya, daftar 20 individu yang dirilis hampir sepenuhnya disamarkan, hanya menampilkan nama Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell. Luasnya penyensoran ini menjadi sorotan utama bagi para legislator.
Temuan Legislator dan Respon Departemen Kehakiman
Setelah perdebatan publik antara Massie dan Wakil Jaksa Agung Todd Blanche di media sosial, DOJ pada Senin, 9 Februari 2026, membuka sensor terhadap 16 nama tambahan dari daftar tersebut. Blanche menyatakan bahwa departemennya “baru saja membuka sensor semua nama non-korban” dan menegaskan DOJ “tidak menyembunyikan apa pun,” mengklaim penyensoran dilakukan sesuai hukum untuk melindungi informasi pribadi korban. Namun, ia tidak memberikan penjelasan mengapa 16 nama tersebut baru dibuka setelah tekanan publik.
Khanna mempertanyakan skala penyensoran yang masih ditemukan. “Enam ini hanya yang kami temukan dalam dua jam peninjauan berkas,” ujarnya. Ia menekankan bahwa publik ingin mengetahui identitas “orang-orang kaya dan berkuasa yang pergi ke pulau itu” dan apakah mereka terlibat dalam kejahatan.
Implikasi Hukum dan Politik
Anggota DPR Jamie Raskin, seorang Demokrat senior di Komite Kehakiman DPR, berpendapat bahwa DOJ kemungkinan melanggar hukum dengan menyembunyikan nama dan bagian dokumen yang tidak memenuhi standar penyensoran. Raskin menyebut menemukan bagian yang disamarkan berisi ringkasan komentar yang dikaitkan dengan Presiden Trump oleh pengacara Epstein, yang menurutnya bertentangan dengan klaim publik Trump.
Raskin menegaskan bahwa jaringan perdagangan seks anak internasional bernilai miliaran dolar tidak mungkin dijalankan hanya oleh dua orang. Pernyataan ini menggarisbawahi potensi keterlibatan lebih banyak individu berpengaruh dalam skandal tersebut.
Tantangan Proses Peninjauan Dokumen
Proses peninjauan dokumen oleh anggota Kongres berjalan lambat dan penuh batasan. Mereka hanya diizinkan membaca dokumen di komputer ruang aman DOJ, harus memberi pemberitahuan 24 jam sebelumnya, dilarang membawa perangkat elektronik, dan hanya boleh mencatat dengan tulisan tangan. Raskin melaporkan bahwa dari jutaan dokumen yang dirilis, ia baru sempat meninjau sekitar 30 hingga 40 berkas, menunjukkan bahwa proses ini akan memakan waktu yang sangat lama.
Analisis mengenai temuan penyensoran ini didasarkan pada pernyataan resmi anggota Kongres AS dan respons Departemen Kehakiman AS yang dirilis kepada publik pada Februari 2026.