Kongres Peru secara resmi memakzulkan Presiden interim Jose Jeri pada Selasa (18/2/2026), menandai jatuhnya pemimpin ketujuh negara tersebut dalam satu dekade terakhir. Langkah drastis ini diambil di tengah tuduhan penyalahgunaan jabatan dan gratifikasi yang melibatkan kepentingan asing, hanya beberapa pekan sebelum pemilihan umum yang dijadwalkan pada 12 April mendatang. Keputusan ini memperparah krisis institusional di Peru yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Dinamika Pemakzulan dan Tuduhan Pelanggaran Jabatan
Jose Jeri, yang baru menjabat sejak Oktober 2025 menggantikan Dina Boluarte, menghadapi mosi tidak percaya setelah penyelidikan kejaksaan mengungkap dugaan praktik nepotisme. Jeri dituduh memfasilitasi perekrutan tidak wajar terhadap sedikitnya sembilan perempuan di kantor kepresidenan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, otoritas hukum tengah menyelidiki keterlibatan Jeri dalam illegal sponsorship terkait pertemuan rahasia dengan pengusaha asal China yang memiliki kontrak strategis dengan pemerintah.
Meskipun Jeri membantah seluruh tuduhan tersebut, tekanan politik dari faksi oposisi di parlemen unikameral tidak terbendung. Jaksa penuntut umum menegaskan bahwa penyelidikan difokuskan pada penyalahgunaan pengaruh (influence peddling) yang merusak integritas birokrasi nasional. Pemakzulan ini mencerminkan pola ketidakstabilan eksekutif yang kronis, di mana mekanisme konstitusional sering digunakan sebagai instrumen penyelesaian konflik politik antarlembaga.
Implikasi Strategis Jelang Pemilihan Umum
Pemakzulan ini terjadi saat Peru bersiap menghadapi pemilu dengan jumlah kandidat mencapai lebih dari 30 orang. Rafael Lopez Aliaga, kandidat dari partai sayap kanan Popular Renewal yang saat ini memimpin jajak pendapat, merupakan salah satu tokoh kunci yang mendorong pelengseran Jeri. Para analis menilai bahwa kekosongan kekuasaan ini dapat menciptakan celah bagi manuver politik yang lebih agresif dari berbagai faksi yang memperebutkan legitimasi di tengah masyarakat yang skeptis.
Transisi Kepemimpinan Sementara
Sesuai protokol konstitusional, Kongres dijadwalkan memilih ketua parlemen baru pada Rabu (19/2/2026). Pejabat terpilih nantinya akan mengemban tugas sebagai presiden interim hingga pelantikan presiden definitif pada Juli 2026. Namun, mencari sosok dengan legitimasi politik yang kuat di dalam Kongres yang terfragmentasi menjadi tantangan besar bagi stabilitas domestik Peru dalam jangka pendek.
Krisis Keamanan dan Eskalasi Kejahatan Terorganisir
Di luar kemelut politik di Lima, Peru juga menghadapi ancaman serius dari lonjakan kejahatan terorganisir. Data menunjukkan kasus pemerasan meningkat tajam dari 2.396 kasus pada tahun sebelumnya menjadi lebih dari 25.000 kasus pada akhir 2025. Sektor transportasi menjadi yang paling terdampak, dengan puluhan pengemudi bus tewas akibat serangan kelompok kriminal yang menuntut uang perlindungan.
| Indikator Krisis | Data Statistik (2025-2026) |
|---|---|
| Jumlah Presiden (10 Tahun) | 7 Pejabat |
| Kasus Pemerasan Dilaporkan | > 25.000 Kasus |
| Jumlah Kandidat Capres 2026 | 30+ Kandidat |
| Jadwal Pemungutan Suara | 12 April 2026 |
Kombinasi antara kelumpuhan politik di tingkat pusat dan memburuknya situasi keamanan di lapangan menciptakan risiko destabilisasi yang lebih luas di kawasan Andes. Ketidakmampuan pemerintah interim untuk meredam kekerasan geng kriminal telah menjadi katalisator utama bagi ketidakpuasan publik yang meluas terhadap kelas politik saat ini.
Analisis mengenai dinamika politik dan krisis keamanan di Peru ini disusun berdasarkan laporan resmi sidang Kongres Peru, pernyataan Kejaksaan Agung, serta data pemantauan keamanan regional yang dirilis hingga 18 Februari 2026.