SEOUL – Wali Kota Jindo, Kim Hee-soo, memicu gelombang kecaman internasional dan protes diplomatik setelah mengusulkan “impor” perempuan muda dari Asia Tenggara sebagai solusi atas krisis angka kelahiran rendah di Korea Selatan. Pernyataan kontroversial tersebut, yang disampaikan dalam sebuah rapat umum pekan lalu, memaksa Pemerintah Provinsi South Jeolla untuk mengeluarkan permintaan maaf resmi pada Sabtu, 7 Februari 2026, demi meredam ketegangan.
Latar Belakang Kontroversi dan Respon Resmi
Dalam rapat umum yang berlangsung pekan lalu, Kim Hee-soo secara eksplisit menyarankan agar desa-desa di pedesaan mengatasi penyusutan populasi dengan “mengimpor perempuan muda dari Vietnam atau Sri Lanka agar pemuda di pedesaan bisa menikahi mereka.” Ungkapan ini segera memicu reaksi keras dari media lokal dan komunitas internasional, yang menilai pernyataan tersebut merendahkan martabat perempuan dan mengobjektifikasi mereka.
Menanggapi eskalasi kecaman, juru bicara Pemerintah Provinsi South Jeolla menyatakan permintaan maaf mendalam. “Kami sangat meminta maaf atas ucapan tidak pantas yang dilontarkan Wali Kota Jindo, yang telah menyebabkan luka mendalam bagi rakyat Vietnam dan perempuan,” demikian pernyataan resmi provinsi tersebut. Mereka juga menegaskan bahwa penggunaan kata ‘impor’ dalam konteks manusia tidak dapat diterima dan melanggar martabat manusia.
Insiden ini juga memicu ketegangan diplomatik, dengan Kedutaan Besar Vietnam di Seoul dilaporkan telah melayangkan protes resmi kepada pemerintah Korea Selatan. Hal ini menggarisbawahi sensitivitas isu migrasi pernikahan dan representasi perempuan di ranah internasional.
Krisis Demografi Korea Selatan dan Implikasi Kebijakan
Pernyataan Kim Hee-soo mencuat di tengah perjuangan serius Korea Selatan dalam menghadapi salah satu krisis demografi terparah di dunia. Negara ini memiliki angka kelahiran terendah secara global, sebuah fenomena yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang. Pemerintah Seoul telah mengalokasikan miliaran dolar untuk berbagai program insentif guna mendorong warganya memiliki anak, namun hasilnya masih belum signifikan.
Menurut proyeksi demografi terkini, populasi Korea Selatan diperkirakan akan menyusut drastis hingga hampir setengahnya, mencapai sekitar 26,8 juta jiwa pada akhir abad ini. Kondisi ini menempatkan tekanan besar pada sistem jaminan sosial, pasar tenaga kerja, dan kapasitas pertahanan negara.
Wali Kota Kim Hee-soo sendiri telah merilis pernyataan maaf pribadi, mengakui bahwa pilihan katanya “sangat tidak tepat.” Ia mengklaim niatnya adalah untuk mendiskusikan “langkah-langkah institusional dalam mendukung migrasi pernikahan” sebagai respons terhadap kekurangan tenaga kerja di komunitas pedesaan dan perikanan.
Analisis mengenai insiden ini didasarkan pada laporan media internasional, pernyataan resmi Pemerintah Provinsi South Jeolla, dan respons Kedutaan Besar Vietnam di Seoul yang dirilis pada pekan pertama Februari 2026.