Kim Jong Un secara resmi kembali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea (WPK) yang berkuasa, mengukuhkan posisinya di puncak hierarki politik Pyongyang. Keputusan ini diambil pada hari keempat Kongres Partai Buruh, forum politik tertinggi negara tersebut, pada 22 Februari 2026.
Kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, melaporkan bahwa pemilihan kembali ini mencerminkan dukungan bulat dari seluruh delegasi, sekaligus menyoroti peningkatan signifikan kapabilitas pertahanan negara di bawah kepemimpinan Kim.
Konsolidasi Kekuasaan dan Klaim Pertahanan Strategis
Kongres Partai Buruh, yang merupakan forum tertutup dan diselenggarakan setiap lima tahun, menjadi platform krusial untuk menentukan arah kebijakan nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga perencanaan strategis militer. KCNA secara spesifik mengklaim bahwa di bawah kepemimpinan Kim, “penangkalan perang negara dengan kekuatan nuklir sebagai porosnya telah ditingkatkan secara radikal”.
Selain penetapan kembali kepemimpinan partai, kongres juga menyepakati revisi aturan internal yang bertujuan untuk memperkuat jajaran partai secara kualitatif dan menjamin keadilan dalam penerapan disiplin partai. Langkah ini dipandang sebagai upaya lebih lanjut untuk mempertegas kendali Kim Jong Un atas struktur kekuasaan di Korea Utara, yang kini memasuki kongres kesembilan di bawah kekuasaan keluarga Kim.
Prioritas Ekonomi di Tengah Tekanan Sanksi Internasional
Meskipun isu militer tetap menjadi prioritas utama dalam agenda kongres, Kim Jong Un juga menyoroti kondisi ekonomi domestik yang masih tertekan akibat sanksi internasional. Dalam pidato pembukaan kongres, Kim berjanji untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan mengakui adanya “tugas sejarah yang berat dan mendesak untuk mendorong pembangunan ekonomi dan taraf hidup rakyat, serta mentransformasi semua bidang kehidupan negara dan sosial sedini mungkin”.
Pendekatan ini menandai pergeseran kebijakan yang telah dimulai sejak Kim berkuasa pada 2011, berbeda dengan dekade sebelumnya yang lebih mengutamakan program nuklir dan militer di tengah krisis pangan. Pada kongres sebelumnya di tahun 2021, Kim secara tidak lazim mengakui adanya kesalahan di hampir seluruh bidang pembangunan ekonomi, menunjukkan pengakuan terhadap tantangan internal yang signifikan.
Analisis mengenai konsolidasi kekuasaan dan klaim peningkatan kapabilitas pertahanan Korea Utara ini didasarkan pada laporan resmi Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dirilis pada 23 Februari 2026, serta laporan dari media internasional yang memantau perkembangan di Semenanjung Korea.