Parlemen Peru resmi memakzulkan Presiden Interim Jose Jeri pada Selasa (17/2/2026) atas dugaan keterlibatan dalam skandal korupsi, sebuah langkah yang memperpanjang siklus instabilitas politik di negara Amerika Latin tersebut. Dengan jatuhnya Jeri, Peru mencatatkan rekor pergantian kepala negara sebanyak tujuh kali dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, mencerminkan rapuhnya sistem presidensial di tengah dominasi legislatif yang kuat.
Eskalasi Krisis dan Mekanisme Pemakzulan
Jose Jeri, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Kongres, mengambil alih kekuasaan setelah pemakzulan Dina Boluarte pada Oktober 2024. Meski sempat meraih dukungan publik melalui kampanye anti-kejahatan yang agresif, Jeri gagal mempertahankan legitimasi politiknya setelah bukti-bukti baru mengenai praktik suap muncul ke permukaan. Keputusan Kongres ini menegaskan pola penggunaan klausul ketidakmampuan moral yang sering digunakan parlemen Peru untuk menggulingkan eksekutif.
Rekam Jejak Instabilitas: Tujuh Pemimpin dalam Satu Dekade
Sejak tahun 2016, dinamika politik Peru diwarnai oleh perseteruan kronis antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Berikut adalah data kronologis pergantian kepemimpinan nasional Peru dalam satu dekade terakhir:
| Presiden | Masa Jabatan | Status Akhir Jabatan |
|---|---|---|
| Pedro Pablo Kuczynski | 2016–2018 | Mengundurkan diri (Skandal Odebrecht) |
| Martin Vizcarra | 2018–2020 | Dimakzulkan (Kasus Suap dan Vaccinegate) |
| Manuel Merino | 2020 | Mengundurkan diri (Protes massa/5 hari menjabat) |
| Francisco Sagasti | 2020–2021 | Menyelesaikan masa jabatan (Interim) |
| Pedro Castillo | 2021–2022 | Dimakzulkan dan ditahan (Upaya pembubaran Kongres) |
| Dina Boluarte | 2022–2024 | Dimakzulkan (Skandal Rolex dan Korupsi) |
| Jose Jeri | 2024–2026 | Dimakzulkan (Dugaan Korupsi) |
Analisis Strategis dan Dampak Regional
Analis politik internasional menilai bahwa krisis di Peru bukan sekadar persoalan korupsi individu, melainkan kegagalan struktural dalam konstitusi yang memberikan wewenang luas bagi Kongres untuk memakzulkan presiden dengan interpretasi hukum yang longgar. Kondisi ini menciptakan risiko investasi yang tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi di kawasan Andes akibat ketidakpastian kebijakan publik.
Upaya penegakan hukum terhadap elit politik Peru tercatat cukup agresif, dengan beberapa mantan presiden kini mendekam di lembaga pemasyarakatan khusus di timur Lima. Namun, hal ini belum mampu menciptakan efek deterrence yang signifikan terhadap praktik korupsi sistemik. Ketidakpastian politik ini diprediksi akan terus berlanjut hingga pemilihan umum serentak yang dijadwalkan pada Juli tahun ini.
Analisis mengenai krisis konstitusional dan transisi kekuasaan di Peru ini disusun berdasarkan laporan resmi parlemen, data yudisial, serta pernyataan pers yang dirilis oleh otoritas terkait di Lima pada 18 Februari 2026.