Ketegangan antara Kuba dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas menyusul insiden berdarah di perairan utara Kuba pada Rabu, 25 Februari 2026. Pasukan penjaga perbatasan Kuba dilaporkan menembak mati empat individu di atas sebuah kapal cepat yang terdaftar di Florida, memicu kecaman keras dari pejabat AS dan potensi eskalasi diplomatik di kawasan Karibia.
Insiden di Cayo Falcones
Menurut pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri Kuba, kapal patroli mereka mencegat kendaraan air tersebut di dekat Cayo Falcones, Provinsi Villa Clara, karena dicurigai melakukan upaya infiltrasi. Otoritas Kuba mengeklaim bahwa awak kapal cepat melepaskan tembakan terlebih dahulu saat petugas perbatasan mendekat untuk identifikasi, melukai komandan kapal patroli Kuba. Insiden ini mengakibatkan empat orang tewas dan enam lainnya luka-luka, yang kemudian dievakuasi untuk mendapatkan bantuan medis.
Pemerintah Kuba menuduh individu-individu di kapal cepat tersebut adalah warga negara Kuba yang bermukim di AS, dengan niat melakukan aksi terorisme. Dari hasil penggeledahan, pihak berwenang menyita berbagai perlengkapan militer, termasuk senapan serbu, bahan peledak rakitan, rompi antipeluru, teleskop, dan seragam kamuflase. Hingga saat ini, tujuh orang telah diidentifikasi, sementara tiga lainnya masih dalam proses penyelidikan intensif.
Reaksi dan Tinjauan Washington
Insiden ini segera memicu gelombang kecaman dari pejabat di Florida dan Washington. Jaksa Agung Florida, James Uthmeier, menginstruksikan kerja sama dengan penegak hukum federal untuk memulai penyelidikan. Uthmeier menegaskan, “Pemerintah Kuba tidak bisa dipercaya, dan kami akan melakukan segala daya kami untuk menuntut kaum komunis ini agar bertanggung jawab,” mencerminkan retorika anti-Kuba yang kuat.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang saat itu tengah bertemu dengan para pemimpin Karibia di St. Kitts dan Nevis, menyatakan bahwa pemerintah AS tengah memverifikasi fakta di lapangan. Rubio menekankan pentingnya akses terhadap para korban, menyatakan, “Kami tentu ingin memiliki akses terhadap orang-orang ini jika mereka adalah warga negara AS dan penduduk AS.” Anggota DPR AS, Carlos Gimenez, secara terpisah menyebut insiden tersebut sebagai “tindakan agresi yang nyata” oleh Havana.
Latar Belakang Kebijakan AS terhadap Kuba
Tragedi maritim ini terjadi di tengah kebijakan keras pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap Kuba, yang berupaya memutus pengiriman bahan bakar ke negara tersebut. Pada 11 Januari lalu, Presiden Trump melalui media sosial sempat memberikan peringatan keras kepada pemerintah Kuba, mendesak mereka untuk “membuat kesepakatan, sebelum terlambat,” dan menyatakan bahwa “tidak ada lagi minyak dan uang yang akan mengalir ke Kuba.” Trump juga mengeluarkan perintah eksekutif yang mengategorikan pemerintah Kuba sebagai “ancaman luar biasa” bagi keamanan nasional AS.
Menanggapi tekanan tersebut, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel pada awal bulan ini menyatakan kesediaannya untuk berdialog, namun menegaskan posisi negaranya dengan tegas: “Menyerah bukanlah pilihan bagi Kuba,” mengindikasikan keteguhan Havana dalam menghadapi sanksi dan tekanan diplomatik dari Washington.
Analisis mengenai insiden maritim ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri Kuba yang dirilis pada 25 Februari 2026, laporan dari kantor berita AFP, serta tanggapan dari pejabat tinggi Amerika Serikat.