Pemerintah Lebanon, melalui Presiden Joseph Aoun, pada Rabu (4/2/2026) secara resmi menuding Israel telah menyemprotkan zat misterius yang digambarkan sebagai “bahan beracun” di atas kota-kota perbatasan di wilayah selatan Lebanon. Insiden ini memicu kecaman keras dari Beirut, yang menyebut tindakan tersebut sebagai “kejahatan lingkungan dan kesehatan” serta pelanggaran nyata terhadap kedaulatan teritorial Lebanon.
Agresi ini, menurut Presiden Aoun, merupakan kelanjutan dari serangan berulang Israel dan telah menyasar lahan pertanian, mengancam mata pencarian serta kesehatan warga sipil. Beirut mendesak komunitas internasional dan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera turun tangan dan memikul tanggung jawab dalam menghentikan praktik berbahaya ini, sembari menginstruksikan langkah diplomatik dan hukum.
Gangguan Operasi UNIFIL dan Klaim Israel
Insiden penyemprotan ini secara signifikan mengganggu operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon selatan (UNIFIL). Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengonfirmasi bahwa UNIFIL terpaksa menghentikan aktivitasnya selama sembilan jam akibat peringatan dari militer Israel.
Militer Israel sebelumnya telah memberikan informasi kepada UNIFIL mengenai rencana penyemprotan “zat kimia tidak beracun” dari udara di wilayah dekat perbatasan, memperingatkan personel penjaga perdamaian untuk tetap berada di dalam ruangan dan menjauh dari area terdampak. Peringatan ini memaksa UNIFIL membatalkan lebih dari selusin agenda kegiatan yang telah direncanakan.
Saat ini, UNIFIL bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Lebanon untuk mengumpulkan sampel zat kimia tersebut guna diuji tingkat toksisitasnya. “Kegiatan apa pun yang dapat membahayakan penjaga perdamaian dan warga sipil adalah hal yang sangat memprihatinkan,” ujar Dujarric, menegaskan keprihatinan PBB terhadap insiden ini.
Implikasi Strategis dan Pelanggaran Gencatan Senjata
Insiden ini terjadi di tengah ketegangan yang terus berlanjut di perbatasan Lebanon-Israel, meskipun kesepakatan gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel telah dicapai pada November 2024. Lebanon menganggap aksi penyemprotan ini sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut, mengingat Israel dilaporkan terus melancarkan serangan hampir setiap hari di wilayah perbatasan.
Jenis zat kimia yang digunakan dalam penyemprotan tersebut hingga kini masih belum jelas, menambah kompleksitas situasi. PBB terus menyerukan agar semua pihak mematuhi kewajiban di bawah Resolusi Dewan Keamanan 1701, yang menjadi dasar gencatan senjata di Lebanon selatan sejak berakhirnya perang tahun 2006.
Analisis mengenai insiden penyemprotan zat di perbatasan ini didasarkan pada pernyataan resmi Presiden Lebanon Joseph Aoun, laporan dari Al Jazeera, serta keterangan dari juru bicara Sekretaris Jenderal PBB dan UNIFIL. Investigasi lebih lanjut oleh UNIFIL dan Angkatan Bersenjata Lebanon diharapkan dapat mengklarifikasi sifat zat tersebut dan dampaknya, sejalan dengan mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.