Dua bangunan hunian yang saling berdekatan di kota Tripoli, Lebanon, ambruk pada Minggu, 8 Februari 2026, menewaskan setidaknya 15 orang. Insiden tragis ini kembali menyoroti kondisi infrastruktur yang memburuk secara sistemik di negara tersebut, memicu kekhawatiran akan keselamatan publik dan stabilitas sosial di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Direktur Jenderal Pertahanan Sipil Lebanon, Imad Khreiss, mengonfirmasi bahwa tim penyelamat berhasil mengevakuasi delapan orang dari reruntuhan di lingkungan Bab al-Tabbaneh. Namun, Kepala Dewan Kota Tripoli, Abdel Hamid Karimeh, menyatakan bahwa jumlah pasti korban hilang belum dapat dipastikan. Berdasarkan estimasi awal dari layanan penyelamatan, kedua bangunan tersebut diperkirakan dihuni oleh sekitar 22 individu.
Latar Belakang Krisis Infrastruktur Kronis
Runtuhnya gedung di Tripoli bukanlah peristiwa terisolasi. Dalam beberapa pekan terakhir, kota terbesar kedua di Lebanon ini telah menyaksikan serangkaian insiden serupa yang melibatkan bangunan-bangunan tua. Fenomena ini secara tajam menggarisbawahi potret suram infrastruktur yang menua dan pengabaian pemeliharaan selama bertahun-tahun, sebuah konsekuensi dari tata kelola yang lemah dan krisis ekonomi.
Masalah keamanan bangunan di Tripoli dipicu oleh akumulasi berbagai faktor kompleks. Pelanggaran konstruksi, pengawasan otoritas yang tidak memadai, dan minimnya perawatan rutin menjadi penyebab utama. Kondisi ini diperparah oleh undang-undang pengendalian sewa yang sangat ketat, yang secara efektif menghambat para pemilik bangunan untuk berinvestasi dalam perbaikan struktural yang krusial.
“Banyak bangunan di kota ini berusia antara 60 hingga 70 tahun dan telah melampaui masa pakai strukturalnya tanpa menjalani perawatan penting, sehingga meningkatkan risiko runtuh,” kata Karimeh, menggarisbawahi urgensi situasi.
Respon Pemerintah dan Kebutuhan Intervensi Nasional
Merespons krisis yang semakin mendalam, pemerintah kota dan warga setempat menyerukan intervensi langsung dari negara. Pihak berwenang telah mulai menyediakan tempat penampungan sementara bagi keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Komite Bantuan Tinggi Lebanon juga telah menawarkan tunjangan perumahan hingga tiga bulan sebagai langkah bantuan awal.
Karimeh menambahkan bahwa lembaga amal, Kementerian Urusan Sosial, dan organisasi internasional sedang berkoordinasi untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang komprehensif. Namun, skala masalah ini melampaui kapasitas lokal, menuntut strategi nasional yang terkoordinasi untuk mengatasi krisis infrastruktur yang mengancam keselamatan ribuan warga Lebanon.
Analisis mengenai insiden ini didasarkan pada laporan dari kantor berita Reuters pada 9 Februari 2026, serta pernyataan resmi dari Direktur Jenderal Pertahanan Sipil dan Kepala Dewan Kota Tripoli.