Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan penolakannya untuk mundur dari jabatan, meskipun tekanan politik terus meningkat terkait skandal yang menyeret nama mantan duta besar Inggris untuk Amerika Serikat, Peter Mandelson, dan terpidana kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Krisis ini, yang mencuatkan dugaan kebocoran informasi rahasia pemerintah, kini menjadi ujian terberat bagi stabilitas kepemimpinan Inggris dan kredibilitas diplomatiknya di panggung global.
Dalam 19 bulan masa kepemimpinannya, Starmer telah menghadapi berbagai tantangan, namun skandal ini dinilai memiliki implikasi strategis yang lebih luas. Di tengah gejolak ini, partai sayap kanan Reform UK menunjukkan peningkatan signifikan dalam jajak pendapat, menambah tekanan elektoral terhadap Partai Buruh yang berkuasa.
Tekanan Politik dan Dukungan Kabinet
Di hadapan anggota parlemen dari Partai Buruh pada Senin (9/2/2026), Starmer menyampaikan sikap menantangnya. “Setelah berjuang begitu keras demi kesempatan mengubah negara kita, saya tidak siap untuk meninggalkan mandat dan tanggung jawab saya,” ujarnya, menegaskan komitmennya untuk bertahan.
Namun, seruan pengunduran diri datang dari internal partai, termasuk dari Pemimpin Partai Buruh Skotlandia, Anas Sarwar. Sarwar secara terbuka menyerukan Starmer untuk mundur karena keputusannya menunjuk Mandelson sebagai duta besar, meskipun mengetahui hubungan Mandelson dengan Epstein. “Pengalihan isu ini harus diakhiri, dan kepemimpinan di Downing Street harus berubah,” kata Sarwar.
Krisis ini juga menyebabkan dua orang kepercayaan Starmer mengundurkan diri. Tim Allan, kepala komunikasi, mundur hanya beberapa bulan setelah menjabat. Sehari sebelumnya, kepala staf Morgan McSweeney juga mengundurkan diri setelah diketahui merekomendasikan penunjukan Mandelson. Kepergian McSweeney sangat memukul, mengingat perannya sebagai penasihat terdekat yang membantu Starmer mengembalikan Partai Buruh ke garis tengah politik.
Meskipun demikian, sejumlah menteri kabinet, termasuk Wakil Perdana Menteri David Lammy, Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper, dan Menteri Keuangan Rachel Reeves, menyatakan dukungan mereka setelah beberapa hari sebelumnya memilih diam. Angela Rayner dan Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood, yang kerap disebut sebagai calon pengganti potensial, juga memberikan “dukungan penuh” kepada perdana menteri.
Kontroversi Mandelson dan Implikasi Diplomatik
Kontroversi ini berpusat pada Peter Mandelson, yang dipecat oleh Starmer pada September tahun lalu. Pemecatan tersebut menyusul terbitnya dokumen oleh Kongres AS yang mengungkap luasnya hubungan Mandelson dengan Jeffrey Epstein setelah miliarder tersebut dihukum pada tahun 2008.
Dokumen tambahan yang dirilis pemerintah AS pada 30 Januari 2026 semakin memicu kontroversi. Dokumen tersebut mengindikasikan bahwa Mandelson diduga membocorkan informasi rahasia pemerintah Inggris kepada Epstein saat masih menjabat menteri, termasuk selama krisis keuangan 2008. Dugaan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keamanan nasional dan integritas diplomatik.
Kepolisian Metropolitan London kini tengah menyelidiki Mandelson (72 tahun) atas dugaan pelanggaran jabatan publik. Dua propertinya telah digerebek pada Jumat lalu, meskipun ia belum ditangkap. Starmer, yang merupakan mantan pengacara hak asasi manusia dan kepala jaksa Inggris dan Wales, telah meminta maaf kepada para korban Epstein dan menuduh Mandelson berbohong mengenai sejauh mana hubungannya dengan Epstein selama proses uji kelayakan penunjukan sebagai duta besar.
Ancaman Elektoral dan Proyeksi Stabilitas
Di luar tekanan internal, Starmer juga menghadapi tantangan signifikan dari oposisi. Pemimpin Konservatif Kemi Badenoch menyebut posisi Starmer “tidak bisa dipertahankan”, sementara pemimpin Reform UK Nigel Farage memprediksi akhir masa jabatan Starmer. Dalam setahun terakhir, Partai Buruh tertinggal dua digit dari Reform UK dalam jajak pendapat, mengindikasikan pergeseran lanskap politik Inggris.
Beberapa anggota parlemen Partai Buruh dari kubu kiri, yang sejak lama tidak sepenuhnya mendukung Starmer, menyarankan agar ia mengikuti jejak para ajudannya untuk mundur. Namun, belum ada sosok pengganti yang jelas, dan aturan partai mempersulit upaya untuk menggulingkan pemimpin.
Partai Buruh juga akan menghadapi pemilu sela penting pada 28 Februari 2026, serta pemilu lokal pada Mei, termasuk di Skotlandia, di mana mereka diperkirakan akan kalah dari Partai Nasional Skotlandia yang pro-kemerdekaan. Meskipun pemilu nasional berikutnya baru dijadwalkan pada 2029, badai politik yang kini menerpa menunjukkan bahwa tekanan terhadap Starmer dan stabilitas pemerintahannya belum akan mereda dalam waktu dekat.
Analisis mengenai dinamika politik ini didasarkan pada pernyataan resmi dari Downing Street, laporan jajak pendapat publik, serta dokumen yang diterbitkan oleh Kongres Amerika Serikat dan investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian Metropolitan London.