DEN HAAG – Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Senin, 23 Februari 2026, memulai sidang pendahuluan terhadap mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Duterte, yang kini berusia 80 tahun, menghadapi tiga tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait puluhan ribu pembunuhan yang diduga terjadi selama kampanye brutalnya melawan kejahatan narkoba, baik saat menjabat sebagai walikota Davao City maupun sebagai presiden Filipina.
Persidangan di Den Haag ini menyoroti urgensi akuntabilitas internasional terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan mantan kepala negara. Kasus ini berpotensi membentuk preseden penting dalam penegakan hukum internasional.
Tuduhan Kejahatan Kemanusiaan dan Peran Duterte
Jaksa ICC, Mame Niang, dalam pernyataan pembukaannya, menguraikan peran kunci Duterte dalam pembunuhan di luar proses hukum terhadap tersangka pengguna dan pengedar narkoba. Niang menuduh Duterte menggunakan ketakutan dan imbalan finansial untuk mendorong regu bersenjata (death squads) melakukan pembunuhan, bahkan mengubahnya menjadi semacam kompetisi yang menyimpang bagi sebagian pelaku.
Dakwaan tersebut secara spesifik menuduh Duterte, yang menjabat presiden dari 2016 hingga 2022, terlibat dalam setidaknya 78 pembunuhan. Ia dituding “mengizinkan pembunuhan dan secara pribadi memilih beberapa korban,” menurut jaksa Niang.
Proses Hukum dan Pembelaan
Sidang yang berlangsung di Den Haag ini bukanlah pengadilan penuh, melainkan kesempatan bagi jaksa untuk memaparkan kasus mereka di hadapan hakim. Hakim kemudian memiliki waktu 60 hari untuk menelaah bukti dan menentukan apakah bukti tersebut cukup kuat untuk membawa Duterte ke persidangan penuh.
Duterte, yang tidak hadir di ruang sidang, diwakili oleh pengacaranya, Nicholas Kaufman. Kaufman menyatakan bahwa kliennya “tetap teguh dengan legasinya” dan “mempertahankan rasa ketidakbersalahannya sepenuhnya.” Duterte ditangkap di Manila pada Maret tahun lalu dan sejak itu ditahan di unit penahanan ICC di Penjara Scheveningen, Belanda.
Reaksi Publik dan Dinamika Politik Domestik
Di luar gedung pengadilan, kelompok-kelompok demonstran pro dan kontra berkumpul, mencerminkan polarisasi opini publik. Llore Pasco, yang kedua putranya ditembak mati pada 2017, mengungkapkan harapannya, “Kami telah menunggu ini begitu lama, bertahun-tahun kami menunggu, tetapi kami tidak menyerah.”
Sebaliknya, Aldo Villarta, seorang koki berusia 35 tahun, menyebut persidangan ini sebagai “tamparan di wajah” bagi Filipina, menganggapnya sebagai intervensi asing. “Kami sudah terlalu lama menderita akibat kolonialisasi,” ujarnya.
Secara domestik, masa kepresidenan Duterte berakhir pada Juni 2022, dan ia kembali ke kampung halamannya di Davao City. Pada 2022, putrinya, Sara Duterte, menjadi wakil presiden, menandai aliansi strategis awal antara keluarga Duterte dan Marcos. Namun, aliansi ini kemudian memburuk, memicu kekacauan politik yang melibatkan tuduhan penggelapan dan bahkan dugaan rencana pembunuhan terhadap Marcos, yang dibantah oleh Duterte.
Pada November 2024, Duterte tampil di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyelidiki pembunuhan di luar hukum dan perang melawan narkoba. Ia secara terbuka menantang ICC untuk mempercepat penyelidikannya dengan menyatakan, “Jika memungkinkan, mereka bisa datang ke sini dan memulai penyelidikan besok.”
Skala Korban dan Kontroversi Data
Jumlah korban tewas selama tindakan keras Duterte terhadap narkoba bervariasi secara signifikan. Polisi nasional Filipina melaporkan setidaknya 6.000 orang tewas, sementara organisasi hak asasi manusia memperkirakan angka tersebut mencapai hingga 30.000 orang.
Analisis mengenai persidangan ini didasarkan pada laporan media internasional dan pernyataan resmi dari Mahkamah Pidana Internasional yang dirilis pada 23 Februari 2026.