Internasional

Mantan Presiden Trump: Tawarkan Dana Infrastruktur Federal dengan Syarat Penamaan Fasilitas Publik di AS

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menawarkan pencairan kembali pendanaan infrastruktur federal dengan syarat kontroversial. Ia meminta para pemimpin Partai Demokrat di Senat untuk membantu mengganti nama bandara dan stasiun kereta api utama dengan namanya. Langkah ini menandai upaya berkelanjutan Trump untuk mengukir jejak personalnya pada infrastruktur dan simbol negara, sebuah praktik yang dinilai belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah politik AS.

Proposal Kontroversial dan Penolakan

Menurut laporan AFP pada Jumat, 6 Februari 2026, yang mengutip sumber anonim, dua infrastruktur vital yang menjadi sasaran adalah Stasiun Penn di New York dan Bandara Internasional Dulles di Washington D.C. Trump disebut menawarkan imbalan berupa dana federal yang tertahan, yang seharusnya dialokasikan untuk proyek infrastruktur di New York. Penawaran ini diajukan kepada Senator New York Chuck Schumer, dengan syarat Schumer bersedia mendukung penamaan fasilitas tersebut.

Namun, Senator Schumer dilaporkan menolak tawaran yang diajukan bulan lalu tersebut. Penolakan ini terjadi di tengah gugatan yang diajukan New York dan New Jersey untuk mendapatkan dana federal sebesar 16 miliar dollar AS yang diblokir, dana yang krusial untuk pembangunan terowongan penghubung kedua negara bagian tersebut.

Preseden dan Politisasi Simbol Negara

Upaya Trump untuk menyematkan nama dan citranya pada berbagai fasilitas pemerintahan dinilai sebagai fenomena yang tidak lazim dalam sejarah AS. Secara tradisi, bangunan atau infrastruktur baru akan dinamai menurut nama presiden setelah mereka purna tugas atau meninggal dunia, guna menghindari politisasi berlebihan. Namun, pada Desember sebelumnya, dewan pengurus Kennedy Center, sebuah kompleks seni dan monumen untuk mendiang Presiden John F. Kennedy, telah memutuskan untuk mengganti namanya menjadi “Trump-Kennedy Center”.

Selain infrastruktur, Departemen Keuangan AS juga mengonfirmasi adanya rancangan koin 1 dollar AS edisi khusus yang menampilkan wajah Trump. Hal ini bertentangan dengan undang-undang AS yang secara tegas melarang penampilan gambar presiden yang masih menjabat atau masih hidup pada mata uang. Perwakilan New York, Jerry Nadler, secara terbuka menyebut upaya untuk mengganti nama Bandara Dulles dan Stasiun Penn sebagai “pemerasan” politik.

Inisiatif personalisasi Trump tidak berhenti di situ. Ia juga meluncurkan situs web pemerintah untuk menawarkan obat resep berbiaya rendah yang disebut TrumpRx pada Kamis, 5 Februari 2026. Selain itu, ia mendorong pembangunan “Gapura Kemerdekaan” yang mirip dengan Arc de Triomphe di Paris dan meluncurkan pembangunan ruang dansa Gedung Putih yang baru.

Analisis Strategis: Implikasi Terhadap Tata Kelola dan Norma Demokrasi

Manuver politik ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas proses alokasi anggaran federal dan politisasi simbol-simbol negara. Tindakan Trump berpotensi menciptakan preseden yang mengikis norma-norma demokrasi dan tata kelola yang telah lama dipegang di Amerika Serikat. Penolakan dari pihak oposisi menunjukkan upaya untuk mempertahankan prinsip-prinsip checks and balances serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan personal.

Analisis mengenai upaya personalisasi infrastruktur ini didasarkan pada laporan media internasional seperti AFP dan pernyataan resmi dari pejabat terkait yang dirilis pada awal Februari 2026, serta norma hukum AS mengenai penamaan fasilitas publik dan pencetakan mata uang.