Pada Kamis, 26 Februari 2026, militer Amerika Serikat secara keliru menembak jatuh sebuah pesawat nirawak (drone) milik Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) di dekat perbatasan Meksiko, memicu penutupan sementara wilayah udara dan sorotan tajam terhadap koordinasi antarlembaga pertahanan dan keamanan domestik. Insiden ini, yang terjadi di tengah meningkatnya ketegangan terkait keamanan perbatasan, menimbulkan pertanyaan serius mengenai prosedur operasional sistem anti-drone dan komunikasi lintas kementerian.
Insiden Penembakan dan Penutupan Wilayah Udara
Drone CBP tersebut ditembak jatuh di atas sebuah kota kecil dekat El Paso, Negara Bagian Texas, menurut laporan New York Times yang mengutip sumber anonim. Badan Penerbangan Federal (FAA) segera mengumumkan penutupan sementara wilayah udara di sekitar Fort Hancock, sekitar 80 kilometer dari El Paso, dengan alasan keamanan khusus. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa CBP tidak memberitahukan Pentagon mengenai peluncuran drone di area tersebut, dan penggunaan laser untuk menembak jatuh drone dilakukan tanpa persetujuan FAA.
Insiden ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya pada bulan yang sama, petugas perlindungan perbatasan juga keliru menembak jatuh balon pesta yang mereka sangka sebagai drone, mengindikasikan adanya pola kesalahan identifikasi dan prosedur operasional yang belum matang dalam penanganan ancaman udara non-konvensional di wilayah perbatasan selatan.
Reaksi Politik dan Tuntutan Penyelidikan
Peristiwa terbaru ini memicu kritik keras dari anggota parlemen Partai Demokrat. Perwakilan Rick Larsen, Bennie Thompson, dan Andre Carson, yang merupakan anggota komite terkait masalah penerbangan dan keamanan, mengecam insiden tersebut. Mereka menuntut adanya penyelidikan menyeluruh dan menuding pemerintahan Presiden Donald Trump menunjukkan kurangnya koordinasi yang efektif antarlembaga.
“Kepala kami meledak mendengar berita Departemen Pertahanan menembak jatuh drone Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan menggunakan sistem anti-pesawat tanpa awak berisiko tinggi,” kata para legislator tersebut, dikutip dari kantor berita AFP. “Kurangnya koordinasi antarlembaga dalam pemerintahan ini tidak dapat diterima dan membahayakan keamanan nasional.”
Upaya Peningkatan Koordinasi Antarlembaga
Menanggapi insiden tersebut, Pentagon (yang disebut sebagai Departemen Perang oleh pemerintahan Trump), CBP, dan FAA mengeluarkan pernyataan bersama. Ketiga lembaga tersebut menyatakan bahwa insiden terjadi saat Departemen Perang menggunakan kewenangan sistem anti-drone untuk mengeliminasi ancaman yang tampaknya berasal dari drone di wilayah udara militer. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dan komunikasi guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
“Pentagon, FAA, dan CBP akan terus berupaya meningkatkan kerja sama dan komunikasi untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang,” demikian bunyi pernyataan bersama yang dikutip New York Times, menekankan pentingnya sinkronisasi prosedur dan pertukaran informasi intelijen operasional di antara entitas-entitas keamanan federal.
Analisis mengenai insiden penembakan drone ini didasarkan pada laporan investigasi awal New York Times, pernyataan resmi bersama dari Departemen Pertahanan AS, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan, serta Badan Penerbangan Federal yang dirilis pada 27 Februari 2026, serta kutipan dari anggota Kongres AS.