Internasional

Pakistan: Bombardir Kabul, Deklarasikan “Perang Terbuka” dengan Afghanistan di Tengah Seruan Internasional

Pada Jumat, 27 Februari 2026, Pakistan melancarkan serangan udara terhadap Kabul dan sejumlah kota di Afghanistan, memicu deklarasi ‘perang terbuka’ oleh Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif. Eskalasi militer ini segera memicu kekhawatiran global dan seruan mendesak dari berbagai negara serta organisasi internasional untuk de-eskalasi dan penyelesaian konflik secara damai.

Eskalasi Militer dan Pernyataan Resmi Islamabad

Serangan udara Pakistan pada dini hari Jumat menargetkan beberapa lokasi di Afghanistan, termasuk ibu kota Kabul. Menteri Pertahanan Khawaja Asif secara eksplisit menyatakan bahwa Pakistan kini berada dalam kondisi ‘perang terbuka’ dengan Afghanistan, menandai peningkatan signifikan dalam ketegangan bilateral yang telah berlangsung lama.

Desakan Internasional untuk De-eskalasi dan Dialog

Menyikapi eskalasi ini, Tiongkok, melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning, menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan kedua belah pihak untuk menahan diri serta mencapai gencatan senjata. Beijing menegaskan kesiapannya untuk memainkan peran konstruktif dalam meredakan ketegangan melalui saluran diplomatik. Senada, Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak penghentian serangan segera dan penyelesaian perbedaan melalui jalur diplomatik.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, mengimbau dialog di tengah laporan korban jiwa akibat serangan udara dan bentrokan di perbatasan. Iran, sebagai negara tetangga, menawarkan mediasi, menekankan pentingnya dialog dalam kerangka bertetangga yang baik. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan kesiapan Teheran untuk memfasilitasi dialog guna memperkuat pemahaman dan kerja sama antara Islamabad dan Kabul.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan pengekangan maksimal dan penghentian operasi militer, menekankan pentingnya menghormati keamanan Pakistan dan kedaulatan teritorial Afghanistan. Ia menegaskan bahwa kedua kepentingan ini tidak bertentangan dan hanya dapat didamaikan di meja perundingan. Pemerintah Indonesia, melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl, juga berharap agar konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan de-eskalasi.

Secara internal di Pakistan, Ketua Jamiat Ulema-e-Islam, Maulana Fazlur Rehman, mendesak intervensi diplomatik dari negara-negara regional, menegaskan bahwa manuver militer bukanlah solusi, melainkan hanya akan memperburuk situasi yang ada.

Analisis mengenai dinamika konflik ini didasarkan pada laporan media internasional, pernyataan resmi kementerian luar negeri negara-negara terkait, dan rilis pers dari organisasi internasional yang diterbitkan hingga 28 Februari 2026.