Seorang pejabat senior Palestina pada Senin, 9 Februari 2026, menyuarakan kekhawatiran mendalam bahwa inisiatif ‘Dewan Perdamaian‘ yang diluncurkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpotensi merusak peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai forum utama resolusi konflik global. Pernyataan ini menyoroti dinamika geopolitik yang kompleks dan implikasi strategis terhadap stabilitas regional di Timur Tengah.
Kekhawatiran Palestina atas Inisiatif Baru
Wakil Sekretaris Jenderal Komite Pusat Fatah, Sabri Saidam, menyatakan kepada wartawan bahwa pesan dewan tersebut masih belum jelas dan secara eksplisit mengecualikan rakyat Palestina. Saidam menggarisbawahi kekhawatiran Palestina bahwa Trump bertekad untuk melanjutkan proyek-proyek yang bertujuan menghapus hak-hak mereka dan mendorong penggusuran, sebuah langkah yang dapat memperburuk ketegangan di wilayah tersebut.
Implikasi Geopolitik dan Peran Lembaga Internasional
Wakil Menteri Luar Negeri Palestina, Omar Awadallah, menekankan pentingnya dukungan terhadap lembaga-lembaga internasional yang ada. Awadallah menyerukan peningkatan upaya untuk mencapai keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Timur Tengah, dengan tujuan akhir pembentukan negara Palestina yang berdaulat.
Dalam pernyataannya kepada stasiun radio Voice of Palestine, Awadallah menegaskan bahwa setiap dewan yang baru dibentuk tidak seharusnya menggantikan lembaga-lembaga Palestina yang sah. Ia menambahkan bahwa rakyat Palestina mendambakan stabilitas, penghentian perang di Jalur Gaza, serta penghentian kekerasan dan penghancuran, demi pemulihan dan pembangunan kembali Gaza.
Latar Belakang Peluncuran Dewan Perdamaian
Trump secara resmi meluncurkan inisiatif yang disebut “Dewan Perdamaian” pada 22 Januari di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss. Peluncuran ini, yang ditandai dengan upacara penandatanganan piagam, telah menghadapi resistensi signifikan, dengan beberapa negara besar dunia dan sekutu tradisional AS menolak untuk bergabung dengan dewan tersebut.
Analisis dan pernyataan ini didasarkan pada laporan dari kantor berita Xinhua yang dikutip oleh Antara pada 9 Februari 2026, serta merujuk pada pernyataan resmi dari pejabat tinggi Palestina terkait dinamika geopolitik di Timur Tengah.