Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Amien Rais yang dinilai menyerang ranah pribadi daripada substansi kebijakan. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa partai tersebut berkomitmen menolak segala bentuk politik fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian di era post-truth.
Viva menilai pernyataan tersebut berpotensi merusak sistem demokrasi dan menciptakan fragmentasi sosial. Menurutnya, serangan yang bersifat personal hanya akan menurunkan kualitas diskursus di ruang publik Indonesia.
Kritik terhadap Serangan Ad Hominem
Viva Yoga menyebut pernyataan Amien Rais lebih condong pada serangan pribadi atau ad hominem. Ia menjelaskan bahwa dalam teori komunikasi politik deliberatif, kritik yang sehat seharusnya berpijak pada argumen, data, dan kebijakan publik, bukan pada orientasi personal seseorang.
“Pernyataan Pak Amien Rais secara akademik lebih dekat ke ad hominem attack, yaitu menyerang pribadi, bukan substansi kebijakan. Tentu hal ini dapat menurunkan kualitas diskursus demokrasi,” ujar Viva kepada wartawan, Senin (4/5/2026).
Ia juga menyinggung prinsip harm principle dari John Stuart Mill, yang menyatakan bahwa kebebasan seseorang dibatasi ketika merugikan orang lain. Menurut PAN, menyerang martabat manusia atau human dignity sama sekali tidak relevan dengan upaya evaluasi kinerja pemerintah.
Prinsip Kebebasan Berpendapat
Di sisi lain, Amien Rais memberikan tanggapannya mengenai kebebasan berpendapat saat menghadiri acara Munas Partai Ummat di Sleman, Minggu (3/5). Ia meyakini bahwa demokrasi dapat berjalan dengan baik jika kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi tidak dibatasi atau diberangus oleh pihak mana pun.
Amien berpendapat bahwa setiap individu di negara demokrasi bebas menyampaikan pemikiran, meskipun pandangan tersebut berseberangan dengan penguasa maupun kelompok masyarakat lainnya. Baginya, perbedaan pendapat adalah hal lumrah sejauh menyangkut kepentingan nasional.
“Nah, kemudian, yang namanya negara demokrasi, orang berpendapat itu boleh. Bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu. Tetapi apa, jadi point of conflict-nya itu adalah yang bersangkutan dengan nasib bangsa,” jelas Ketua MPR periode 1998-2004 tersebut.
Kritik Berbasis Data dan Fakta
Menanggapi isu kebebasan berpendapat, Viva Yoga menyatakan bahwa PAN maupun pemerintah tidak bersifat antikritik. Namun, ia menekankan bahwa kritik yang disampaikan harus memiliki landasan ilmiah dan bukti yang valid agar dapat menjadi mekanisme check and balances yang sehat.
Ia mengibaratkan kritik sebagai “vitamin” bagi jalannya demokrasi selama tidak bersumber dari gosip atau informasi yang menyesatkan. Penggunaan data yang tidak akurat justru dianggap akan mencemari iklim demokrasi di tanah air.
“Kritik bagi pemerintah itu vitamin sehat. Tetapi mengkritik kebijakan itu sebaiknya berbasis data yang jelas, argumentasi logis dan ilmiah, bukan bersumber dari gosip, hoaks, atau dipungut dari sampah. Hal itu akan menyebabkan polusi udara demokrasi Indonesia,” tutup Viva Yoga.