Pangeran Andrew Mountbatten-Windsor, mantan anggota senior keluarga kerajaan Inggris, kembali menjadi sorotan publik menyusul serangkaian tuduhan serius yang mengancam integritas monarki. Pada Selasa, 24 Februari 2026, ia dituduh membebankan biaya pijat pribadi kepada pajak negara saat menjabat sebagai utusan dagang Inggris. Tuduhan ini muncul di tengah penyelidikan kepolisian Inggris terkait dugaan pembocoran dokumen perdagangan rahasia kepada terpidana pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein, yang menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai akuntabilitas dan etika pejabat publik.
Latar Belakang Tuduhan Penyalahgunaan Dana Publik
Sejumlah mantan pegawai negeri sipil yang bekerja di departemen perdagangan Inggris pada era 2000-an mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kebiasaan pengeluaran Pangeran Andrew selama menjalankan tugas luar negeri. Salah seorang mantan pegawai, yang namanya tidak disebutkan, mengeklaim sempat mempertanyakan biaya pijat dalam laporan pengeluaran Andrew saat kunjungan ke Timur Tengah. Namun, keberatan tersebut dilaporkan dikesampingkan, sebagaimana diungkapkan oleh BBC.
Para pensiunan pegawai negeri sipil menyesalkan tidak mengangkat isu ini ke jenjang yang lebih tinggi, dengan salah satu dari mereka menyatakan, “Saya tidak bisa mengatakan, itu akan menghentikannya, tetapi kami seharusnya menandai bahwa ada sesuatu yang salah.” Meskipun Pangeran Andrew tidak menerima gaji untuk perannya sebagai utusan dagang, sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh uang pajak. Pelacakan biaya perjalanannya disebut sulit karena ditanggung oleh berbagai pos anggaran, memicu persepsi di kalangan pegawai bahwa “rasanya seperti itu bukan uang sungguhan, mereka tidak membelanjakan uang mereka sendiri.” Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris dilaporkan tidak membantah klaim tersebut ketika dimintai tanggapan, meskipun BBC belum melihat bukti langsung yang menguatkan tuduhan biaya pijat tersebut.
Keterkaitan dengan Kasus Jeffrey Epstein dan Dugaan Pelanggaran Jabatan
Tuduhan terbaru ini menambah daftar kontroversi yang melilit Pangeran Andrew, terutama terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein. Ketertarikan Andrew terhadap layanan pijat sebelumnya telah banyak diberitakan. Dalam dokumen pengadilan dari deposisi tahun 2009, kepala pelayan Epstein, Juan Alessi, menyatakan bahwa Pangeran Andrew menghabiskan waktu berminggu-minggu di kediaman Epstein di Palm Beach dan rutin menerima pijat setiap hari.
Klaim penyalahgunaan dana publik ini muncul setelah Pangeran Andrew ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan publik, yakni meneruskan dokumen perdagangan rahasia kepada Epstein saat masih menjabat sebagai utusan dagang. Mantan Menteri Keamanan Inggris, Tom Tugendhat, bahkan menyerukan penyelidikan atas kemungkinan pengkhianatan, menyoroti potensi dampak strategis terhadap keamanan nasional Inggris.
Implikasi Hukum dan Konstitusional
Pangeran Andrew ditangkap di kawasan Sandringham, tempat ia kini tinggal, sebelum akhirnya dibebaskan pada hari yang sama. Kepolisian Inggris juga melakukan penggeledahan di Sandringham serta di kediaman lamanya, Royal Lodge, yang berlanjut hingga pekan ini. Jika terbukti bersalah dalam kasus pelanggaran jabatan publik, Andrew terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup, menjadikannya anggota kerajaan pertama yang ditangkap sejak era Charles I pada 1647.
Meskipun gelar kerajaannya telah dicopot oleh Raja Charles III, Pangeran Andrew masih berada dalam garis suksesi takhta Inggris, menempati urutan kedelapan. Pemerintah Inggris dilaporkan tengah mempertimbangkan legislasi untuk secara resmi mencabut posisinya dari daftar suksesi tersebut, sebuah langkah yang akan memiliki implikasi konstitusional signifikan bagi monarki.
Analisis mengenai tuduhan terhadap Pangeran Andrew ini didasarkan pada laporan investigasi dari media terkemuka seperti BBC dan New York Post, serta pernyataan resmi dari mantan pejabat pemerintah Inggris yang dirilis hingga Februari 2026.