Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) pada Minggu, 1 Maret 2026, mengakui di hadapan Kongres bahwa tidak ada indikasi Iran berencana melancarkan serangan pendahuluan terhadap pasukan AS. Pengakuan ini secara langsung membantah klaim pejabat senior pemerintahan sebelumnya yang menjadi justifikasi utama bagi operasi militer berskala besar AS dan Israel di Iran, memicu pertanyaan serius mengenai dasar strategis intervensi tersebut.
Latar Belakang dan Kontradiksi Klaim Justifikasi
Sebelumnya, Presiden Donald Trump secara terbuka menegaskan bahwa serangan masif terhadap Iran dilakukan sebagai respons terhadap ancaman mendesak terhadap personel militer AS di Timur Tengah. Seorang pejabat anonim dari pemerintahan menyatakan bahwa Presiden tidak akan berdiam diri dan membiarkan pasukan AS di wilayah tersebut menghadapi serangan. Namun, dalam pengarahan tertutup selama lebih dari 90 menit kepada staf dari komite keamanan nasional di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, para pejabat Pentagon menekankan bahwa meskipun rudal balistik Iran dan pasukan proksi di kawasan itu menimbulkan ancaman nyata terhadap kepentingan AS, tidak ada informasi intelijen yang mengindikasikan Teheran berencana menyerang pasukan AS terlebih dahulu. Informasi ini disampaikan oleh dua sumber anonim yang mengetahui isi pengarahan tersebut.
Juru Bicara Gedung Putih, Dylan Johnson, mengonfirmasi adanya pengarahan tersebut, yang melibatkan staf dari kedua partai, Demokrat dan Republik. Kontradiksi antara pernyataan Pentagon dan klaim Presiden Trump ini memperumit narasi resmi mengenai dasar intervensi militer AS di Iran.
Eskalasi Operasi Militer dan Konsekuensi Strategis
Terlepas dari laporan intelijen, Presiden Trump bersikeras bahwa operasi militer tersebut bertujuan untuk memastikan Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir, membendung program rudalnya, serta menghilangkan ancaman terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Klaimnya mengenai kemampuan Iran untuk segera memperoleh rudal balistik yang dapat menyerang AS tidak didukung oleh laporan intelijen AS dan dinilai dilebih-lebihkan oleh sumber yang mengetahui laporan tersebut.
Partai Demokrat di Kongres menuduh Presiden Trump melancarkan perang secara sepihak, mengabaikan proses diplomatik dan menargetkan argumen untuk meninggalkan perundingan perdamaian yang menurut mediator Oman masih menjanjikan. Pertanyaan mengenai justifikasi perang semakin mengemuka setelah Komando Pusat AS (CENTCOM) pada Minggu mengonfirmasi adanya korban jiwa pertama dari pihak AS dalam konflik tersebut. Tiga tentara AS tewas dan lima lainnya mengalami luka parah, sementara beberapa personel militer AS lainnya menderita luka ringan akibat pecahan peluru dan gegar otak.
Sejak Sabtu, 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel telah melancarkan serangan besar-besaran ke Iran, yang dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei beserta beberapa anggota keluarganya. Operasi ini melibatkan pesawat dan kapal perang AS yang menyerang lebih dari 1.000 target Iran. Serangan signifikan mencakup penggunaan bomber siluman B-2 yang menjatuhkan bom seberat 2.000 pon (sekitar 900 kg) ke fasilitas rudal bawah tanah Iran, menunjukkan kapabilitas serangan presisi terhadap infrastruktur strategis.
Respon Publik dan Implikasi Kebijakan
Survei Reuters/Ipsos yang dirilis pada Minggu menunjukkan bahwa dukungan publik AS terhadap aksi militer ini terpecah. Hanya 27 persen warga AS yang menyetujui serangan tersebut, sementara 43 persen menyatakan ketidaksetujuan, dan 29 persen lainnya tidak yakin. Data ini mengindikasikan kurangnya konsensus domestik terhadap kebijakan luar negeri yang agresif, yang berpotensi memengaruhi legitimasi operasi militer di mata publik dan Kongres.
Analisis mengenai pergerakan militer dan laporan intelijen ini didasarkan pada pernyataan resmi Departemen Pertahanan AS, Komando Pusat AS, dan laporan intelijen publik yang dirilis hingga 1 Maret 2026. Informasi tambahan juga merujuk pada laporan media internasional terkemuka seperti Reuters.