Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) secara resmi mengumumkan pemutusan seluruh hubungan akademik dengan Harvard University, mengakhiri program pendidikan militer, beasiswa, dan sertifikasi yang telah berlangsung. Keputusan ini, yang diumumkan pada Jumat, 6 Februari 2026, merupakan puncak dari perseteruan panjang antara pemerintahan AS dan institusi Ivy League tersebut terkait tuduhan promosi ideologi ‘woke’ yang dianggap merusak kualitas kepemimpinan militer.
Latar Belakang Kebijakan dan Argumen Pentagon
Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan bahwa langkah ini diambil setelah evaluasi mendalam terhadap efektivitas program pendidikan militer di Harvard. “Sudah terlalu lama departemen ini mengirimkan perwira-perwira terbaik dan tercerdas kami ke Harvard,” ujar Hegseth dalam pernyataan resminya, yang dikutip pada Sabtu, 7 Februari 2026. Ia menambahkan bahwa harapan agar universitas tersebut dapat lebih memahami dan menghargai kelas prajurit AS tidak terpenuhi.
Hegseth mengkritik bahwa banyak perwira yang kembali dari Harvard justru mengadopsi “ideologi globalis dan radikal” yang dinilai tidak berkontribusi pada peningkatan kualitas barisan tempur Angkatan Bersenjata AS. Pemutusan hubungan ini akan mulai berlaku pada tahun ajaran 2026-2027, meskipun personel militer yang sedang menempuh studi diizinkan untuk menyelesaikannya.
Pentagon juga mengindikasikan akan meninjau ulang kemitraan dengan seluruh perguruan tinggi Ivy League lainnya untuk program pelatihan dan pendidikan militer. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah institusi-institusi tersebut memberikan “pendidikan strategis yang hemat biaya bagi para pemimpin senior masa depan” dibandingkan dengan universitas negeri atau program pascasarjana militer internal.
Tekanan dari Pemerintahan Trump dan Isu Kebebasan Akademik
Keputusan Pentagon ini sejalan dengan serangkaian kebijakan dan tekanan yang dilancarkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap Harvard. Sebelumnya, Presiden Trump berencana menuntut ganti rugi sebesar 1 miliar dollar AS dari Harvard menyusul laporan New York Times yang menyebutkan universitas tersebut telah memenangkan beberapa konsesi dalam negosiasi penyelesaian dengan pemerintah.
Pemerintahan Trump menuduh Harvard dan sejumlah perguruan tinggi lainnya gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi mahasiswa Yahudi selama gelombang protes pro-Palestina. Tekanan ini telah memicu kekhawatiran di kalangan akademisi, termasuk mantan presiden Harvard, mengenai potensi terkikisnya kebebasan akademik di institusi pendidikan tinggi AS.
Selain itu, Presiden Trump juga pernah berupaya memangkas lebih dari 2,6 miliar dollar AS pendanaan untuk Harvard dan mengambil langkah untuk memblokir masuknya mahasiswa internasional, yang saat ini mencakup seperempat dari total populasi mahasiswa di universitas tersebut.
Analisis mengenai kebijakan pendidikan militer ini didasarkan pada pernyataan resmi Departemen Pertahanan AS yang dirilis pada 6 Februari 2026, serta laporan media terkemuka yang mengulas dinamika hubungan antara pemerintah dan institusi akademik.