Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menghadapi gelombang kritik setelah mendistribusikan katalog hadiah kepada lebih dari 300 anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa. Pemberian ini menyusul kemenangan telak LDP dalam pemilihan umum yang baru saja usai bulan ini, memicu perdebatan sengit mengenai etika dan transparansi pendanaan politik di Jepang.
Latar Belakang Kontroversi Distribusi Hadiah
Laporan dari Bunshun Online pada Rabu, 25 Februari 2026, mengungkapkan bahwa katalog hadiah tersebut berasal dari Department Store Kintetsu. Penerima dapat memilih berbagai barang mewah, mulai dari sepeda, daging kepiting mahal, hingga paket menginap di hotel mewah, setelah pembayaran di muka dilakukan.
Melalui unggahan di media sosial X, PM Takaichi menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan para legislator dalam pemilihan yang ia nilai sangat berat. Takaichi menegaskan bahwa tidak ada dana pajak yang digunakan untuk membiayai hadiah tersebut. Dalam sidang parlemen pada hari yang sama, ia merinci bahwa biaya setiap hadiah, termasuk pengiriman dan pajak, mencapai sekitar 30.000 yen (sekitar Rp 3,2 juta) per orang.
“Saya berharap hadiah tersebut akan bermanfaat dalam pekerjaan mereka di masa depan sebagai legislator,” tulis Takaichi. Dana untuk hadiah ini diketahui berasal dari dana politik cabang LDP di Nara, yang dipimpin langsung oleh Takaichi. Undang-undang pendanaan politik Jepang melarang individu memberikan donasi kepada kandidat jabatan publik, namun memperbolehkan donasi dari partai politik atau cabang lokal partai.
Reaksi Oposisi dan Preseden Skandal
Meskipun diklaim legal, langkah PM Takaichi memicu kecaman keras dari pihak oposisi. Pemimpin Aliansi Reformasi Tengah, Junya Ogawa, menilai tindakan ini berpotensi merusak kepercayaan publik yang baru saja mencoba pulih dari serangkaian skandal serupa.
“Berita ini bisa dengan mudah membuat orang-orang berkata, ‘Perdana Menteri Takaichi, Anda juga’,” tulis Ogawa di X pada Selasa. Ia menambahkan, “Ini adalah perkembangan baru di mana ia akan dimintai pertanggungjawaban secara ketat.”
Kasus ini kembali membangkitkan ingatan publik pada skandal dana gelap yang mengguncang LDP pada tahun 2023. Skandal tersebut sebelumnya telah menjatuhkan mantan Perdana Menteri Fumio Kishida dan memicu kemarahan pemilih yang membuat koalisi penerusnya, Shigeru Ishiba, kehilangan mayoritas di parlemen tahun lalu. Pada Maret 2025, Shigeru Ishiba juga sempat dikritik karena diduga membagikan sertifikat hadiah senilai 100.000 yen menggunakan uang pribadinya kepada 15 anggota majelis rendah dalam sebuah acara makan malam.
Implikasi Politik dan Pengawasan Transparansi
PM Takaichi kini harus menghadapi konsekuensi politik dari keputusannya di tengah pengawasan ketat terhadap transparansi pendanaan politik di Jepang. Insiden ini berpotensi mengikis integritas publik terhadap LDP dan pemerintahannya, terutama setelah upaya keras untuk memulihkan kepercayaan pasca-skandal sebelumnya.
Analisis mengenai pendanaan politik ini didasarkan pada laporan media investigasi dan pernyataan resmi dari Perdana Menteri Sanae Takaichi serta pihak oposisi yang dirilis hingga Rabu, 25 Februari 2026.