Pramono Anung meresmikan empat kantor kelurahan baru di Jakarta guna memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat paling dasar. Peresmian yang dipusatkan di Kelurahan Senen, Jakarta Pusat, pada Senin (4/5/2026) ini mencakup Kantor Lurah Senen, Tanah Tinggi, Semper Barat, dan Sunter Jaya.
Dalam sambutannya, Pramono menekankan bahwa kantor kelurahan merupakan ujung tombak birokrasi yang paling dekat dengan masyarakat. Ia menyadari bahwa sektor ini sering kali menjadi sasaran keluhan warga terkait kualitas dan aksesibilitas layanan pemerintahan.
“Yang paling dekat, paling banyak dikomplain itu kelurahan. Maka ini adalah ujung tombak pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Pramono.
Komitmen Pelayanan Publik Tanpa Pungutan Liar
Pramono sempat melakukan peninjauan langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor lurah untuk memastikan prosedur berjalan sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa seluruh pengurusan izin hingga administrasi kependudukan wajib bebas biaya atau gratis.
Berdasarkan hasil pemantauannya, layanan seperti pengurusan STNK, surat pindah, hingga dokumen kependudukan lainnya dipastikan tidak dipungut biaya. Pramono mengingatkan seluruh jajaran aparatur agar tidak bermain-main dengan praktik pungutan liar (pungli).
“Jangan sampai hanya karena di depan gubernurnya gratis, tetapi di belakang dipungut. Nggak boleh. Kalau gratis ya harus betul-betul gratis,” tegasnya.
Target Perbaikan Fasilitas Hingga 2030
Selain fungsi administratif, Pramono mendorong agar kantor kelurahan bertransformasi menjadi ruang interaksi sosial yang humanis bagi warga. Perubahan pola pikir aparatur diperlukan agar masyarakat merasa nyaman saat menyampaikan keluhan atau menyelesaikan persoalan di lapangan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan perbaikan fasilitas kantor kelurahan dilakukan secara bertahap. Dari total 267 kelurahan yang ada di Jakarta, seluruhnya diharapkan memiliki sarana yang layak dan representatif pada tahun 2030 mendatang.
Pramono berharap peningkatan fasilitas dan pelayanan yang optimal dapat membuat kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenyamanan warga menjadi indikator keberhasilan pelayanan publik di tingkat paling bawah.