Pada masa jabatan keduanya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan serangkaian operasi militer signifikan, termasuk serangan besar-besaran terhadap Iran yang menewaskan pemimpin tertingginya, serta operasi yang menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas. Keputusan ini menandai pergeseran drastis dari retorika “Presiden Perdamaian” yang kerap ia gaungkan sejak kampanye 2016 dan 2024, serta platform “America First” yang menolak intervensi militer asing.
Pergeseran Doktrin “Presiden Perdamaian”
Sebelumnya, Trump secara konsisten mengklaim dirinya sebagai negosiator ulung yang mampu mengakhiri konflik global, bahkan mengeluhkan dirinya dicurangi dalam perebutan Hadiah Nobel Perdamaian. Pada awal tahun 2026, ia membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang awalnya bertujuan menegakkan gencatan senjata di Gaza, kemudian berkembang menjadi forum diplomatik global. Namun, dalam waktu kurang dari dua bulan memasuki tahun kedua masa jabatan keduanya, arah kebijakan luar negeri Trump menunjukkan perubahan fundamental.
Perubahan ini kontras dengan kritiknya pada tahun 2011 terhadap Presiden Barack Obama, di mana Trump memperingatkan bahwa Obama “akan memulai perang dengan Iran karena ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi.” Ironisnya, kini Trump sendiri yang memerintahkan serangan militer setelah pembicaraan dengan Teheran gagal mencapai terobosan.
Operasi Militer di Iran dan Venezuela
Operasi militer yang dipimpin Trump telah menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas dan menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Tindakan ini secara langsung bertentangan dengan penolakannya terhadap kebijakan “perubahan rezim” di masa lalu. Selain itu, Trump juga melontarkan ancaman pencaplokan militer Greenland dari Denmark, sebuah negara sekutu AS di NATO, yang semakin mempertegas agresivitas kebijakan luar negerinya.
Richard Haass, mantan diplomat pada pemerintahan Presiden George W. Bush, menyatakan keterkejutannya atas perubahan ini. “Ini pemerintahan yang tidak menunjukkan minat pada perubahan rezim atau promosi demokrasi di tempat lain,” ujar Haass. “Mengapa bisa seperti ini sekarang menjadi misteri karena tak ada bukti jelas bahwa rezim Iran (betapa pun tidak populer dan lemahnya) berada di ambang kehancuran.”
Dampak Politik Domestik dan Respon Publik
Eskalasi militer ini telah menimbulkan konsekuensi politik domestik yang signifikan. Pada Minggu, 1 Maret 2026, diumumkan bahwa tiga anggota militer Amerika Serikat tewas dalam aksi melawan Iran. Jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis pada hari yang sama menunjukkan bahwa hanya satu dari empat warga Amerika yang menyetujui serangan tersebut, sementara 43 persen menyatakan tidak setuju.
Perang yang dipimpin Trump berpotensi menjadi faktor krusial dalam pemilihan paruh waktu November mendatang. Partai Republik dikabarkan mengkhawatirkan kemungkinan kehilangan kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat. Posisi Trump dalam jajak pendapat juga disebut melemah, dengan biaya hidup yang masih tinggi menjadi keluhan utama pemilih. Eskalasi konflik dengan Iran dikhawatirkan memperburuk situasi ekonomi jika harga minyak melonjak.
Bahkan mantan tokoh “Make America Great Again” Marjorie Taylor Greene, yang pecah kongsi dari Trump tahun lalu, menyebut serangan terhadap Iran sebagai “kebohongan.” Meskipun demikian, Trump tidak menutupi kebanggaannya atas kekuatan militer negaranya, kerap menyinggung pemulihan kekuatan tempur Amerika ke puncak kejayaannya melalui pengadaan alutsista baru.
Analisis mengenai pergeseran kebijakan luar negeri dan operasi militer ini didasarkan pada laporan media internasional, pernyataan resmi Gedung Putih, dan hasil jajak pendapat publik yang dirilis pada Senin, 02 Maret 2026.