PYONGYANG – Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, pada Rabu (25/2/2026) secara tegas menyatakan tidak ada ruang bagi perbaikan hubungan dengan Korea Selatan, sembari membuka potensi dialog dengan Amerika Serikat asalkan Washington mengakui status nuklir Pyongyang. Pernyataan krusial ini disampaikan dalam kongres Partai Buruh Korea Utara yang baru saja berakhir, menggarisbawahi pergeseran prioritas diplomatik dan konsolidasi posisi strategis Pyongyang di tengah dinamika geopolitik global.
Posisi Pyongyang terhadap Washington: Syarat Pengakuan Nuklir
Dalam pidatonya yang dikutip oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Kim Jong Un mengirimkan pesan langsung kepada Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa hubungan baik dengan Washington hanya dapat terwujud jika AS mengubah sikapnya terhadap Korea Utara. “Jika Washington ‘menghormati status (nuklir) negara kami saat ini sebagaimana tercantum dalam Konstitusi… dan mencabut kebijakan bermusuhannya… tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa rukun dengan baik dengan Amerika Serikat’,” ujar Kim.
Pernyataan ini memperjelas tuntutan Pyongyang untuk diakui sebagai negara bersenjata nuklir, sebuah prasyarat yang selama ini menjadi hambatan utama dalam diplomasi kedua negara. Spekulasi mengenai kemungkinan pertemuan antara Kim dan Presiden AS Donald Trump menguat, terutama menjelang kunjungan Trump ke China akhir tahun ini. Sebelumnya, Trump telah menunjukkan pendekatan yang lebih terbuka terhadap Kim, bahkan mengakui Korea Utara sebagai “semacam kekuatan nuklir” saat tur Asia tahun lalu. Namun, upaya diplomatik sebelumnya, seperti KTT Hanoi 2019, runtuh karena kegagalan mencapai kesepakatan mengenai pencabutan sanksi dan konsesi nuklir.
Penolakan Tegas terhadap Seoul: “Entitas Paling Bermusuhan”
Berbeda dengan nada yang relatif terbuka kepada AS, Kim Jong Un menyampaikan sikap yang jauh lebih keras terhadap Seoul. Korea Utara, kata Kim, “sama sekali tidak memiliki urusan untuk berhubungan dengan Korea Selatan, entitas paling bermusuhan, dan akan secara permanen mengecualikan Korea Selatan dari kategori sesama bangsa.” Ia menambahkan, “Selama Korea Selatan tidak dapat keluar dari kondisi geopolitik yang memiliki perbatasan dengan kami, satu-satunya cara untuk hidup aman adalah menyerahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kami dan membiarkan kami sendiri.”
Analis Yang Moo-jin, mantan presiden University of North Korean Studies, menilai pernyataan terbaru Pyongyang ini “mengisyaratkan niat untuk menjalin hubungan dengan AS secara independen, tanpa melalui Korea Selatan.” Ia juga menyimpulkan bahwa Kim memperjelas penolakannya terhadap “setiap negosiasi yang didasarkan pada denuklirisasi.”
Sinyal Kekuatan dan Dinamika Regional
Program nuklir Korea Utara telah menjadi prioritas utama negara itu selama puluhan tahun, bahkan di tengah tantangan internal seperti menipisnya persediaan pangan dan kelaparan. Sanksi berat, tekanan diplomatik berkepanjangan, dan pertemuan tingkat tinggi belum berhasil membuat Pyongyang menyerahkan persenjataan nuklirnya.
Penutupan kongres Partai Buruh ditandai dengan parade militer besar-besaran, sebuah momen langka untuk mengamati arah kebijakan negara yang sangat tertutup tersebut. Dalam parade itu, berbagai unit militer ambil bagian, termasuk pasukan yang diklaim bertempur di Ukraina dan tentara yang ditempatkan di dekat perbatasan antar-Korea. Sebelumnya, Kim juga terlihat berdampingan dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam parade militer besar di Beijing tahun lalu, sebuah simbol dukungan dari dua sekutu kuatnya. Pyongyang diketahui semakin dekat dengan Moskwa, bahkan dilaporkan mengirim ribuan tentara untuk membantu perang Rusia di Ukraina. Dalam pidato penutupnya, Kim kembali mengeluarkan peringatan keras. “Militer kami akan segera meluncurkan serangan balasan sengit terhadap setiap tindakan militer bermusuhan yang dilakukan oleh kekuatan mana pun yang melanggar kedaulatan… negara kami,” tegasnya.
Analisis mengenai pernyataan dan pergerakan militer ini didasarkan pada laporan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) dan pernyataan resmi dari pejabat Korea Utara yang dirilis pada 25 Februari 2026, serta pandangan dari analis independen.