Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, secara eksplisit menolak upaya rekonsiliasi diplomatik yang diinisiasi oleh Korea Selatan, menegaskan bahwa Pyongyang tidak memiliki kepentingan untuk berurusan dengan Seoul. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam penutupan kongres partai yang bersejarah pada Kamis, 26 Februari 2026, sebagaimana dilaporkan oleh AFP.
Penolakan ini secara signifikan meredupkan visi damai Presiden Lee Jae Myung yang telah berupaya membangun jembatan rekonsiliasi guna meredakan ketegangan di Semenanjung Korea. Kim Jong Un bahkan menyatakan akan mengecualikan Korea Selatan secara permanen dari kategori warga negara serumpun.
“Selama Korea Selatan tidak dapat lepas dari kondisi geopolitik yang mengharuskan mereka berbatasan dengan kita, satu-satunya cara untuk hidup aman adalah dengan melepaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kita dan membiarkan kita sendiri,” tegas Kim.
Latar Belakang Ketegangan Bilateral
Sikap dingin Pyongyang ini merupakan kelanjutan dari eskalasi ketegangan yang memuncak pada tahun 2024, ketika Korea Utara mengubah konstitusinya untuk pertama kali dengan mendefinisikan Korea Selatan sebagai “negara musuh”. Insiden penggunaan pesawat tak berawak (drone) oleh mantan Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol, untuk menyebarkan selebaran propaganda di wilayah Korea Utara pada tahun yang sama, semakin memperkeruh hubungan kedua negara.
Upaya Diplomatik Seoul dan Respon Internasional
Presiden Lee Jae Myung telah berupaya menghentikan segala bentuk provokasi dan bahkan mengisyaratkan kemungkinan permintaan maaf terbuka demi memperbaiki hubungan. Di sisi lain, sumber diplomatik menyebutkan bahwa komite Dewan Keamanan PBB baru-baru ini menyetujui pengecualian sanksi yang memungkinkan masuknya bantuan makanan dan obat-obatan ke Korea Utara. Seorang pejabat pemerintah di Seoul mengungkapkan, pihaknya telah melakukan lobi intensif terhadap Washington untuk memastikan bantuan kemanusiaan tersebut dapat menjangkau warga Korea Utara tanpa terhambat urusan politik.
Kongres Partai dan Demonstrasi Kekuatan Militer
Ribuan elite Partai Buruh yang berkuasa memadati ibu kota Pyongyang dalam beberapa hari terakhir untuk menghadiri KTT lima tahunan. Pertemuan ini menjadi instrumen krusial bagi rezim Kim Jong Un dalam mengarahkan kebijakan negara, mulai dari diplomasi hingga perencanaan strategis. Sebagai penutup rangkaian pertemuan tersebut, sebuah parade militer megah digelar pada Rabu, 25 Februari 2026 malam, yang sekaligus memamerkan kapabilitas militer terbaru Korea Utara, menegaskan posisi Pyongyang di tengah dinamika regional.
Analisis mengenai penolakan diplomatik dan demonstrasi kekuatan militer ini didasarkan pada laporan media internasional dan pernyataan resmi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Kamis, 26 Februari 2026.