Rusia dan Myanmar telah menandatangani pakta kerja sama militer berdurasi lima tahun, yang diumumkan Moskow pada Selasa, 3 Februari 2026. Kesepakatan ini mengukuhkan aliansi krusial bagi junta militer Myanmar dalam mempertahankan kekuasaannya di tengah perang saudara dan isolasi global.
Sejak kudeta militer pada 2021 yang memicu konflik internal, junta Myanmar sangat bergantung pada dukungan Rusia dan Tiongkok untuk pasokan persenjataan. Jet tempur buatan Rusia telah digunakan secara ekstensif untuk menahan laju kelompok pemberontak, meskipun laporan dari pemantau konflik sering kali menyoroti serangan yang menyasar warga sipil, yang dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Latar Belakang Aliansi Strategis
Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pakta baru yang berlaku hingga 2030 ini setelah kunjungan pejabat keamanan tertinggi Kremlin, Sergei Shoigu, ke Myanmar pada Senin, 2 Februari. Kantor berita negara Rusia, TASS, melaporkan detail kunjungan tersebut. Media pemerintah Myanmar juga mengonfirmasi kesepakatan itu pada Selasa, menyebutnya sebagai upaya “peningkatan kerja sama pertahanan” tanpa memberikan rincian spesifik mengenai isi pakta.
Meskipun penggunaan jet tempur Rusia oleh junta Myanmar telah banyak didokumentasikan, beberapa pemantau konflik juga melaporkan bahwa Myanmar telah mengirimkan perlengkapan militer ke Rusia untuk mendukung operasi di Ukraina. “Rusia sepenuhnya mendukung langkah kepemimpinan Myanmar untuk melindungi keutuhan wilayah serta memperkuat kedaulatan dan keamanan nasional,” ujar Shoigu kepada para pejabat junta, sebagaimana dikutip TASS.
Implikasi Geopolitik dan Respon Internasional
Banyak negara Barat telah menganggap Myanmar sebagai negara paria sejak kudeta militer 2021. Rusia sendiri menghadapi status serupa setelah melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022. “Tekanan Barat terhadap Rusia dan Myanmar tidak akan berhenti,” tutur Shoigu, menegaskan komitmen Moskow. “Anda sepenuhnya dapat mengandalkan bantuan menyeluruh dari Moskow, termasuk di arena internasional.” Pernyataan ini menggarisbawahi upaya kedua negara untuk saling memperkuat di tengah sanksi dan kritik global.
Pemilu Myanmar dan Stabilitas Internal
Di tengah dinamika geopolitik ini, junta militer Myanmar baru saja menyelesaikan pemilu yang berlangsung selama satu bulan. Pemerintah militer mempromosikan pemilu tersebut sebagai langkah menuju demokrasi dan peluang untuk menciptakan perdamaian setelah lima tahun pemerintahan militer dan perang saudara. Namun, pemilu ini tidak dapat digelar di wilayah-wilayah luas yang dikuasai kelompok pemberontak.
Pemungutan suara tersebut menuai kritik luas dari komunitas internasional karena mengecualikan tokoh demokrasi yang dipenjara, Aung San Suu Kyi, serta partainya, yang memenangkan pemilu terakhir pada 2020. Menurut hasil resmi yang diumumkan pekan lalu, Partai Union Solidarity and Development Party, yang oleh banyak analis disebut sebagai proksi militer, menang telak dengan meraih lebih dari 80 persen kursi. Kelompok-kelompok pemberontak menolak hasil pemilu, menyebutnya sebagai proses tidak sah yang bertujuan mempercantik dan memperkuat kekuasaan militer. Para analis menilai pemilu tersebut kecil kemungkinannya untuk meredam perang saudara Myanmar yang masih berlangsung.
Analisis mengenai pakta kerja sama militer ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia dan laporan dari kantor berita TASS, serta konfirmasi dari media pemerintah Myanmar yang dirilis pada 3 Februari 2026.