Pemerintah Rusia secara resmi menyuarakan keraguan mendalam terhadap mekanisme kerja Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang baru diinisiasi, menyoroti potensi tumpang tindih dengan mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari ini, memicu kekhawatiran Moskwa mengenai koordinasi antarlembaga dan stabilitas arsitektur keamanan global yang telah mapan.
Latar Belakang dan Kontroversi Mandat
Kementerian Luar Negeri Rusia, melalui pejabat Kirill Logvinov, menggarisbawahi piagam pembentukan Dewan Perdamaian yang secara eksplisit memposisisi diri sebagai struktur internasional baru, dirancang untuk menggantikan mekanisme yang dianggap kurang efektif. Logvinov, dalam pernyataannya kepada kantor berita TASS pada Kamis (26/2/2026), menyoroti ketidaksinkronan antara tujuan awal pembentukan badan tersebut dengan mandat resminya.
Menurut Logvinov, meskipun Presiden Trump pertama kali mengusulkan badan ini pada September 2025 sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik di Gaza, mandat tertulis lembaga tersebut tidak mencantumkan isu Gaza sama sekali. “Pendekatan ini jelas menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Dewan Perdamaian akan berdampingan dengan PBB dan Dewan Keamanannya, yang merupakan satu-satunya badan yang diakui secara universal untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional,” tegas Logvinov, sebagaimana dilansir Reuters.
Dominasi Amerika Serikat dan Absennya PBB
Kekhawatiran Moskwa semakin diperkuat oleh komposisi keanggotaan Dewan Perdamaian. Amerika Serikat menjadi satu-satunya anggota tetap DK PBB yang bergabung dalam dewan tersebut, sementara empat anggota tetap lainnya—Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis—berada di luar struktur ini. Situasi ini mengindikasikan potensi pergeseran dinamika kekuatan dalam pengambilan keputusan perdamaian global.
Rusia juga mencermati bahwa hingga saat ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres belum pernah diundang dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Perdamaian. Padahal, dalam piagamnya, badan tersebut mengklaim akan menjalankan fungsi pembangunan perdamaian sesuai dengan hukum internasional, sebuah klaim yang dipertanyakan mengingat absennya representasi PBB.
Kewenangan Ketua dan Respons Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebagai ketua Dewan Perdamaian, Presiden Trump memegang kendali yang sangat luas dan kuat, termasuk kewenangan untuk menggunakan hak veto terhadap keputusan tertentu serta memecat anggota, meskipun tunduk pada beberapa batasan. Struktur ini menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam kerangka kerja perdamaian internasional.
Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara konsisten menegaskan bahwa tanggung jawab utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia tetap berada di tangan DK PBB. Lembaga yang bermarkas di New York City ini mengadakan pertemuan pertamanya di London pada tahun 1946 dan tetap memegang mandat hukum internasional yang sah hingga saat ini, menekankan sentralitasnya dalam sistem keamanan kolektif.
Analisis mengenai posisi Rusia dan dinamika Dewan Perdamaian ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia yang dirilis melalui kantor berita TASS dan laporan Reuters pada Kamis, 26 Februari 2026, serta piagam pembentukan Dewan Perdamaian yang dipublikasikan di sela Forum Ekonomi Dunia.