Internasional

Sekutu AS Perkuat Hubungan Dagang dengan China, Washington Kecam Langkah Diplomatik Berisiko

Sejumlah sekutu kunci Amerika Serikat, termasuk Kanada, Inggris, dan Korea Selatan, secara progresif memperkuat kembali jalur diplomatik dan perdagangan dengan Republik Rakyat China. Langkah ini terjadi di tengah ketegangan yang berkelanjutan antara Washington dan Beijing, serta dihadapkan pada respons keras dari Presiden AS Donald Trump, menandai pergeseran signifikan dalam dinamika aliansi global.

Pergeseran Kebijakan Luar Negeri Sekutu Barat

Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan pembukaan kembali saluran perdagangan dengan China, termasuk pelonggaran pembatasan terhadap kendaraan listrik asal China sebagai imbalan keringanan bagi ekspor produk pertanian Kanada. Kebijakan ini muncul setelah bertahun-tahun hubungan yang tegang dengan Beijing. Presiden Trump pada Sabtu (24/1/2026) mengancam akan mengenakan tarif 100 persen terhadap barang-barang Kanada jika negara itu “membuat kesepakatan” dengan China, memperuncing retorika yang sebelumnya menyiratkan Kanada seharusnya menjadi negara bagian ke-51 AS.

Di Eropa, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer melakukan kunjungan ke Beijing pekan ini, kunjungan pertama pemimpin Inggris dalam delapan tahun. London berupaya menstabilkan hubungan dagang dengan China setelah periode ketegangan terkait isu Hong Kong, kekhawatiran spionase, dan investasi China di infrastruktur penting Inggris. Starmer menyatakan, “Suka atau tidak, China penting bagi Inggris,” dan menambahkan bahwa sudah “terlalu lama” sejak perdana menteri Inggris terakhir berkunjung ke Beijing. Kanselir baru Jerman, Friedrich Merz, diperkirakan akan mengunjungi China pada Februari, sementara perdana menteri Finlandia telah lebih dulu bertemu pejabat China di Beijing. Finlandia bahkan telah menandatangani kerja sama di bidang konstruksi berkelanjutan, energi, dan pengendalian penyakit hewan, sekaligus mendesak China membantu perdamaian di Ukraina serta menyoroti ketidakseimbangan dagang dan isu hak asasi manusia.

Di Asia, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyerukan “pemulihan hubungan secara penuh” dengan China, menegaskan ketergantungan Seoul pada perdagangan dengan Beijing, meskipun kerja sama keamanan dengan AS dan Jepang terus diperdalam.

Implikasi Strategis dan Kekhawatiran Washington

Langkah-langkah diplomatik ini terjadi setelah serangkaian “bentrokan” antara sekutu dengan Presiden Trump, termasuk perselisihan mengenai tarif dan tuntutannya agar Greenland, wilayah milik sekutu NATO Denmark, berada di bawah kendali AS. Meskipun berisiko membuat Washington tersinggung, negara-negara ini menata ulang hubungan dengan China, yang selama ini dipandang sebagai pesaing ekonomi utama AS dan lawan strategis Barat.

“Kami terlibat secara luas, strategis, dengan mata terbuka,” kata Carney dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos. “Kami menghadapi dunia sebagaimana adanya, bukan menunggu dunia seperti yang kami harapkan.”

Analis memperingatkan bahwa pergeseran ini dapat memecah belah Barat. Scott Kennedy dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyatakan, “Akan mustahil bagi AS dan negara Barat untuk bersatu, jika perlu, mengisolasi China atau menetapkan syarat konektivitas dan kerja sama.” Kekhawatiran di Washington menunjukkan bahwa perubahan ini bisa menguntungkan Beijing dengan mengorbankan pengaruh Washington. Senator AS Jeanne Shaheen mengemukakan dalam sebuah sidang, “Alih-alih menciptakan front persatuan melawan China, kita justru mendorong sekutu terdekat kita ke pelukan mereka.”

Presiden Trump sendiri memperingatkan langkah sekutu tersebut. Menanggapi kunjungan Starmer ke Beijing, ia menyebutnya “sangat berbahaya bagi mereka.” Mengenai Kanada, Trump menegaskan, “Bahkan lebih berbahaya bagi Kanada untuk berbisnis dengan China. Kanada tidak dalam kondisi baik. Mereka sangat terpuruk. Dan Anda tidak bisa melihat China sebagai jawabannya.”

Analisis mengenai pergeseran kebijakan luar negeri ini didasarkan pada pernyataan resmi para pemimpin negara terkait, laporan media internasional, serta evaluasi dari lembaga think tank seperti Center for Strategic and International Studies (CSIS).