Dalam satu bulan terakhir, sejumlah pemimpin negara sekutu Amerika Serikat—Kanada, Inggris, Jerman, Finlandia, dan Korea Selatan—melakukan pendekatan tingkat tinggi ke Beijing, mengadakan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Manuver diplomatik ini berkoinsidensi dengan kontroversi kebijakan Presiden AS Donald Trump, termasuk klaim atas Greenland dan inisiatif Board of Peace untuk konflik Israel-Palestina. Kunjungan ini terjadi di tengah memburuknya hubungan strategis AS–China, meningkatnya unilateralisme regional, dan melunturnya multilateralisme global, memicu spekulasi luas mengenai implikasi geopolitiknya.
Pergeseran Tatanan Geopolitik Global
Rangkaian kunjungan ini dapat dibaca sebagai indikasi pergeseran geopolitik dunia menuju tatanan multipolar yang lebih cair, di mana distribusi kekuatan politik global semakin tersebar. Pola ini selaras dengan pandangan Ian Bremmer dalam Every Nation for Itself (2012) yang menggambarkan dunia sebagai ‘G-Zero world’, kondisi tanpa kekuatan dominan yang bersedia atau mampu menyediakan kepemimpinan global.
Dalam konteks ini, Strategi Pertahanan Nasional AS 2026 menuntut sekutunya untuk memikul lebih banyak tanggung jawab keamanan dan biaya pertahanan di wilayah masing-masing. Ini menandai berakhirnya dominasi AS dalam menjaga stabilitas global, mendorong negara-negara sekutu untuk memperluas ruang manuver diplomasi pertahanan mereka dengan menjalin relasi langsung dengan kekuatan besar lain, termasuk China.
Kunjungan-kunjungan tersebut mencerminkan pengakuan implisit bahwa China bukan sekadar rival geopolitis AS, melainkan aktor sentral yang tidak bisa diabaikan dalam pengelolaan isu global, mulai dari stabilitas ekonomi, perubahan iklim, hingga keamanan regional. Dunia pasca-unipolar dicirikan oleh difusi kekuasaan, di mana negara-negara menengah dan besar harus mengembangkan strategi adaptif. Ketergantungan tunggal pada AS berpotensi mempersempit opsi kebijakan mereka di tengah ketidakpastian global yang meningkat.
Strategi ‘Hedging’ dalam Diplomasi Barat
Pendekatan ini juga berkaitan dengan perubahan perilaku diplomasi Barat dalam konteks kepentingan praktis, baik politik maupun ekonomi. Di sinilah logika ‘hedging strategy’ bekerja, sebagaimana dijelaskan oleh Evelyn Goh (Hedging in Southeast Asia, 2007). ‘Hedging’ bukanlah sikap netral, melainkan strategi rasional untuk meminimalkan risiko dalam situasi ketidakpastian dengan menjaga relasi secara simultan dengan kekuatan yang saling bersaing.
Meskipun konsep ini banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku negara Asia, praktik serupa kini semakin terlihat di kalangan negara Barat non-AS. Mereka tetap mempertahankan komitmen keamanan transatlantik, namun secara paralel membuka kanal diplomasi dan ekonomi dengan Beijing. Ketergantungan ekonomi pada pasar China—baik dalam rantai pasok, investasi, maupun transisi energi—menjadi faktor pendorong utama untuk membuka kanal diplomasi yang lebih luwes.
Sekutu Barat AS menyadari fenomena ‘weaponized interdependence’, kondisi ketergantungan ekonomi yang dapat digunakan sebagai ‘senjata’ untuk menekan negara lain. Oleh karena itu, memutus hubungan dengan China secara total justru akan merugikan kepentingan domestik mereka. Pendekatan yang muncul bukanlah ‘decoupling’ total, melainkan ‘de-risking’: menjaga jarak strategis politik tanpa memutus hubungan ekonomi.
Ketidakpuasan terhadap gaya diplomasi AS di bawah Presiden Donald Trump yang berorientasi kekuasaan, unilateral, dan transaksional, mendorong diversifikasi mitra strategis. Diplomasi langsung dengan Beijing menjadi instrumen untuk menegaskan bahwa kepentingan nasional mereka tidak selalu identik dengan preferensi geopolitik Washington.
Implikasi Konfigurasi Politik Pasca-Aliansi
Dinamika ini menyentuh pertanyaan struktural mengenai kemungkinan konfigurasi politik global baru. Namun, pembentukan blok kerja sama antara Barat (minus AS) dan China tidak akan terjadi semudah itu. Justru yang akan muncul adalah kerja sama yang longgar berdasarkan pertimbangan ‘post-alliance politics’, seperti yang disebut oleh Sven Biscop (European Strategy in the 21st Century, 2019).
Menurut Biscop, anggota aliansi tradisional kini semakin bersifat situasional dan tematik. Dihadapkan pada kebijakan luar negeri AS yang lebih unilateral dan transaksional, negara-negara diperkirakan tetap berada dalam kerangka aliansi lama mereka, tetapi secara selektif bekerja sama dengan negara lain berdasarkan isu dan kepentingan tertentu. Dengan alur pikir ini, kunjungan para pemimpin Barat sekutu AS ke China lebih tepat dipahami sebagai ‘issue-based alignment’, bukan realignment ideologis. Mereka dapat bekerja sama dengan Beijing dalam isu iklim, perdagangan, atau stabilitas global, sembari tetap bersikap kritis terhadap isu HAM, keamanan, dan tata kelola internasional.
Pelajaran bagi Indonesia
Bagi Indonesia, dinamika ini memberikan pelajaran penting. Sebagai negara menengah (middle power) dengan tradisi politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berada dalam posisi strategis untuk membaca dan memanfaatkan tatanan dunia yang cair ini. Ketika sekutu dekat AS melakukan ‘hedging strategy’—menjaga relasi secara simultan dengan kekuatan yang saling bersaing—pendekatan non-blok Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebagai anomali atau usang. Oleh karena itu, prinsip bebas-aktif Indonesia harus terus dipertahankan agar tetap relevan dan adaptif dengan titah zaman.
Analisis ini merujuk pada dinamika kebijakan luar negeri yang diamati dari pernyataan resmi kementerian luar negeri negara-negara terkait, laporan strategis lembaga think tank internasional, serta publikasi akademis mengenai geopolitik dan hubungan internasional.