Sidang Dewan Rakyat Malaysia pada Rabu (4/2/2026) diwarnai ketegangan diplomatik domestik saat membahas penyesuaian garis perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberikan klarifikasi strategis guna meredam tuduhan oposisi terkait potensi hilangnya kedaulatan teritorial di wilayah Sabah dan Kalimantan.
Dinamika Politik dan Tuduhan Pengkhianatan
Dalam sesi taklimat khusus parlemen, PM Anwar Ibrahim secara tegas membantah klaim pihak oposisi yang menuduh pemerintah telah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Tuduhan tersebut muncul menyusul isu penyesuaian batas wilayah yang dianggap merugikan kepentingan nasional Malaysia.
“Saya sangat keberatan terhadap tuduhan dan fitnah yang menyatakan bahwa kami telah mengkhianati negara,” ujar Anwar di hadapan anggota parlemen. Ia menekankan bahwa proses diplomasi dengan Indonesia dilakukan secara profesional melalui koordinasi lintas kementerian dan pejabat teknis dari kedua negara.
Detail Teknis Penyesuaian Wilayah Perbatasan
Isu utama yang memicu perdebatan adalah klaim mengenai penyerahan lahan seluas lebih dari 5.000 hektare di wilayah perbatasan Sabah-Kalimantan kepada Indonesia. Di sisi lain, laporan lapangan menunjukkan adanya pergeseran administratif yang berdampak pada status tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
| Wilayah Terdampak | Isu Strategis |
|---|---|
| Sabah-Kalimantan | Klaim pelepasan 5.000 hektare lahan (dibantah pemerintah) |
| Kabupaten Nunukan | Laporan pergeseran tiga desa ke wilayah kedaulatan Malaysia |
Mekanisme Parlementer dan Resolusi Konflik
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, mengusulkan agar sengketa interpretasi ini dirujuk ke komite khusus parlemen. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi data teknis sebelum isu ini dibawa kembali ke sidang pleno, guna menghindari eskalasi politik yang tidak perlu.
Pihak oposisi, yang dipimpin oleh Hamzah Zainudin, tetap mendesak pemerintah untuk memberikan rincian koordinat dan perjanjian terbaru secara terbuka. Mereka menilai bahwa transparansi dalam masalah kedaulatan adalah harga mati yang tidak dapat dikompromikan dalam forum tertutup.
Analisis mengenai dinamika perbatasan ini didasarkan pada risalah sidang Dewan Rakyat Malaysia dan pernyataan resmi kantor Perdana Menteri yang dirilis pada Februari 2026.