Kementerian Luar Negeri Belarus secara resmi melayangkan protes keras terhadap pemerintah Amerika Serikat menyusul kegagalan penerbitan visa bagi delegasi mereka yang dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace. Insiden ini terjadi di tengah upaya Presiden Donald Trump untuk memosisikan lembaga tersebut sebagai mediator utama dalam berbagai konflik global, termasuk krisis di Jalur Gaza.
Hambatan Diplomatik dan Protes Minsk
Pemerintah Belarus sedianya mengutus Menteri Luar Negeri Maxim Ryzhenkov sebagai perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sebagai salah satu negara yang diundang secara resmi untuk menjadi anggota pendiri, Minsk mengeklaim telah memenuhi seluruh prosedur administratif jauh sebelum jadwal keberangkatan. Namun, hingga tenggat waktu yang ditentukan, otoritas AS tidak memberikan izin masuk bagi delegasi tersebut.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis (19/2/2026), Minsk mempertanyakan konsistensi Washington dalam mengelola inisiatif perdamaian internasional. “Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bentuk perdamaian dan konsistensi yang dibicarakan jika formalitas dasar partisipasi tidak dipenuhi oleh penyelenggara,” tulis pernyataan tersebut sebagaimana dikutip dari laporan AFP.
Struktur dan Kontroversi Board of Peace
Board of Peace didirikan oleh Donald Trump pada tahun 2025 dengan mandat awal mengawasi gencatan senjata di Gaza. Namun, dalam perkembangannya, Trump mengusulkan perluasan kewenangan lembaga ini untuk menangani konflik lintas kawasan. Struktur organisasi ini memicu perdebatan di kalangan diplomatik karena beberapa poin krusial:
- Hak Veto Tunggal: Donald Trump memegang kekuasaan absolut untuk membatalkan keputusan dewan.
- Kepemimpinan Permanen: Trump tetap dapat menjabat sebagai pimpinan lembaga meskipun masa jabatannya sebagai Presiden AS berakhir.
- Rivalitas dengan PBB: Inisiatif ini dikhawatirkan akan mendegradasi peran tradisional Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusi konflik.
Dinamika Aliansi dan Respon Global
Keterlibatan Belarus dalam inisiatif ini menjadi sorotan mengingat posisi strategisnya sebagai sekutu utama Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Alexander Lukashenko. Dari 24 negara yang diundang, mayoritas merupakan negara non-Barat, sementara sekutu tradisional AS masih menunjukkan sikap skeptis terhadap efektivitas dewan tersebut.
Analisis mengenai hambatan diplomatik ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Belarus dan laporan perkembangan struktur Board of Peace yang dirilis pada Februari 2026.