Ketegangan antara raksasa teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pemerintah Amerika Serikat kembali memuncak. Anthropic, pengembang model AI Claude yang menjadi pesaing utama OpenAI, secara tegas menolak permintaan Departemen Pertahanan AS (Pentagon) untuk akses tanpa batas terhadap teknologinya. Penolakan ini memicu reaksi keras dari mantan Presiden Donald Trump, yang memerintahkan penarikan seluruh teknologi Anthropic dari lembaga federal, termasuk Pentagon, dalam waktu enam bulan.
Konflik Kebijakan dan Perintah Eksekutif Trump
Pangkal perselisihan ini bermula dari negosiasi antara Anthropic dan Pentagon yang meminta akses penuh terhadap model AI perusahaan untuk berbagai kebutuhan militer. Permintaan tersebut mencakup penggunaan AI dalam skenario berisiko tinggi seperti pengawasan massal domestik dan pengembangan senjata otonom penuh tanpa intervensi manusia. Menanggapi penolakan Anthropic, Presiden Trump melalui platform Truth Social, melabeli perusahaan tersebut sebagai “perusahaan AI sayap kiri” yang tidak sejalan dengan kebutuhan militer AS.
Perintah eksekutif Trump secara eksplisit menyatakan bahwa teknologi Anthropic harus ditarik dari seluruh operasi dan lembaga pemerintahan, termasuk Departemen Pertahanan. “Kami tidak membutuhkannya (Anthropic), kami tidak menginginkannya, dan tidak akan bekerja sama dengan mereka lagi,” tulis Trump, mengancam konsekuensi sipil dan pidana jika perusahaan tidak mematuhi. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, kemudian mengumumkan bahwa Anthropic akan ditetapkan sebagai “risiko rantai pasok” (supply-chain risk), sebuah status yang secara signifikan dapat membatasi kontrak perusahaan dengan Pentagon dan mitra pertahanan lainnya. Hegseth menegaskan, “Para prajurit AS tidak akan pernah dijadikan sandera oleh kehendak ideologis perusahaan-perusahaan teknologi besar (Big Tech). Keputusan ini bersifat final.”
Dilema Etika AI: Batasan Penggunaan Militer oleh Anthropic
CEO Anthropic, Dario Amodei, dalam pernyataan resmi di blog perusahaan, menjelaskan posisi mereka. Amodei menegaskan bahwa Anthropic selama ini telah bekerja sama dengan Pentagon dan komunitas intelijen AS, dengan model AI mereka digunakan untuk analisis intelijen, pemodelan, simulasi, perencanaan operasional, hingga operasi siber. Anthropic bahkan mengklaim sebagai perusahaan AI “frontier” pertama yang menerapkan modelnya di jaringan pemerintah AS yang terklasifikasi.
Namun, Amodei menggarisbawahi dua batasan fundamental yang tidak dapat dilanggar oleh perusahaan: penggunaan AI untuk pengawasan massal domestik dan pengembangan senjata otonom penuh tanpa kendali manusia. Ia berargumen bahwa pengawasan massal berbasis AI berpotensi mengancam kebebasan sipil dengan kemampuan teknologi menggabungkan data publik menjadi profil komprehensif secara otomatis dan dalam skala besar. Terkait senjata otonom, Amodei menilai sistem AI saat ini belum cukup andal dan aman untuk mengambil keputusan tanpa kendali manusia. “Kami tidak dapat menyetujui permintaan tersebut, karena hati nurani dan alasan kemanusiaan,” tegas Amodei, merujuk pada desakan Pentagon untuk menghapus sejumlah pengamanan (safeguards) dalam model AI mereka. Anthropic menyatakan kesiapan untuk mendukung keamanan nasional AS, namun tetap ingin mempertahankan batasan etis tersebut sebagai komitmen terhadap nilai demokrasi dan keselamatan teknologi. Reuters melaporkan bahwa Anthropic berencana menggugat keputusan Pentagon ini.
Kontras dengan OpenAI: Strategi Adaptif di Lingkungan Pertahanan
Di tengah polemik Anthropic, pesaing utamanya, OpenAI, justru mengambil langkah yang berbeda. CEO OpenAI, Sam Altman, mengonfirmasi bahwa perusahaannya telah mencapai kesepakatan untuk menerapkan model AI mereka di jaringan terklasifikasi Departemen Pertahanan AS. Altman menyatakan bahwa dalam negosiasi, Pentagon menunjukkan komitmen terhadap keselamatan AI dan menghormati prinsip OpenAI, termasuk larangan pengawasan massal domestik serta pentingnya tanggung jawab manusia dalam penggunaan kekuatan, termasuk pada sistem senjata otonom.
OpenAI berencana membangun pengamanan teknis tambahan dan menempatkan teknisinya secara langsung di Departemen Pertahanan AS untuk membantu implementasi dan pengawasan sistem. Meskipun memiliki batasan larangan yang serupa dengan Anthropic, pejabat senior pemerintah AS Jeremy Lewin menjelaskan bahwa kontrak OpenAI bisa didapat karena mereka memiliki prinsip “penggunaan AI yang sah secara hukum” (all lawful use), sebagaimana disyaratkan Pentagon. Perbedaan pendekatan ini menyoroti ketegangan yang meningkat antara kerangka etika perusahaan AI dan tuntutan keamanan nasional pemerintah federal AS, sebagaimana dirangkum dari KompasTekno dan Neowin pada Senin, 02 Maret 2026.
Implikasi Industri dan Kebijakan Digital
Kasus Anthropic dan OpenAI ini bukan sekadar perselisihan kontrak, melainkan refleksi dari perdebatan global yang lebih luas mengenai etika, regulasi, dan kontrol terhadap teknologi AI, terutama dalam konteks militer dan keamanan nasional. Keputusan Anthropic untuk memprioritaskan prinsip etis di atas potensi keuntungan finansial dari kontrak pemerintah AS dapat menjadi preseden penting bagi industri AI. Di sisi lain, kesediaan OpenAI untuk beradaptasi dengan persyaratan Pentagon, sembari tetap menegaskan prinsip-prinsip keselamatan, menunjukkan fleksibilitas strategis yang mungkin akan menjadi model bagi perusahaan AI lain yang ingin berbisnis dengan sektor pertahanan.
Dinamika ini juga menyoroti peran pemerintah dalam membentuk arah pengembangan AI. Dengan menetapkan Anthropic sebagai “risiko rantai pasok”, pemerintah AS mengirimkan sinyal kuat tentang prioritasnya. Ini akan memicu diskusi lebih lanjut tentang bagaimana negara-negara menyeimbangkan inovasi teknologi dengan kekhawatiran etika dan keamanan, serta bagaimana perusahaan AI akan menavigasi lanskap kebijakan yang semakin kompleks ini.