Pemerintah Spanyol secara resmi mengumumkan rencana strategis untuk membatasi akses media sosial bagi remaja di bawah usia 16 tahun sebagai upaya memperkuat kedaulatan digital nasional. Perdana Menteri Pedro Sanchez menegaskan kebijakan ini dalam forum World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab, pada Selasa (3/2/2026). Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam doktrin perlindungan warga negara di ruang siber yang dinilai semakin tidak terkendali.
Kerangka Regulasi dan Akuntabilitas Platform
Inti dari kebijakan baru ini adalah kewajiban bagi platform digital global untuk menerapkan sistem verifikasi usia yang ketat. Sanchez mengistilahkan ruang digital saat ini sebagai Wild West digital, di mana penetrasi konten tanpa filter dianggap mengancam stabilitas psikologis dan keamanan generasi muda. Selain pembatasan usia, pemerintah Spanyol dijadwalkan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) baru pada pekan depan yang mencakup poin-poin berikut:
- Kewajiban verifikasi identitas pengguna secara digital melalui sistem otoritas resmi.
- Pertanggungjawaban hukum bagi eksekutif perusahaan teknologi atas penyebaran konten ilegal.
- Mekanisme penindakan terhadap penyebaran narasi kebencian secara sistematis di platform.
Dinamika Regional dan Preseden Internasional
Langkah Madrid ini memperkuat tren regulasi ketat yang mulai diadopsi oleh negara-negara maju dalam menghadapi dominasi platform teknologi transnasional. Spanyol mengikuti jejak Australia yang telah menetapkan larangan serupa pada Desember 2025. Di tingkat regional Eropa, Perancis telah lebih dahulu mengambil langkah konkret melalui pemungutan suara di Majelis Nasional.
| Negara | Batasan Usia | Status Kebijakan |
|---|---|---|
| Australia | 16 Tahun | Disahkan (Desember 2025) |
| Perancis | 15 Tahun | Proses Senat (Februari 2026) |
| Spanyol | 16 Tahun | Pengumuman Rencana (Februari 2026) |
Di Perancis, RUU tersebut disahkan dengan dukungan mayoritas 130 suara setuju berbanding 21 suara menolak. Presiden Emmanuel Macron menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi perlindungan remaja dari dampak negatif durasi layar (screen time) yang berlebihan serta pengawasan ketat terhadap penggunaan telepon seluler di institusi pendidikan menengah atas.
Analisis Dampak Strategis
Kebijakan ini mencerminkan upaya negara-negara berdaulat untuk merebut kembali kendali atas ruang informasi domestik. Dengan menuntut akuntabilitas eksekutif, Spanyol berupaya menciptakan preseden hukum di mana platform digital tidak lagi memiliki imunitas terhadap dampak sosial dari algoritma mereka. Hal ini dipandang sebagai langkah defensif dalam menjaga ketahanan sosial dari potensi fragmentasi informasi.
Analisis mengenai kebijakan kedaulatan digital ini didasarkan pada pernyataan resmi Perdana Menteri Spanyol di World Government Summit dan laporan legislatif Majelis Nasional Perancis yang dirilis pada akhir Januari 2026.