Gelombang unjuk rasa anti-pemerintah yang dimotori oleh mahasiswa dan pelajar Iran telah berlangsung selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada Senin, 23 Februari 2026. Aksi protes ini menyebar di berbagai kampus di Teheran, termasuk Universitas Al Zahra yang khusus perempuan dan Universitas Sharif. Eskalasi ketegangan domestik ini terjadi di tengah meningkatnya friksi antara Iran dan Amerika Serikat, serta hanya beberapa hari menjelang perundingan krusial mengenai masa depan kesepakatan nuklir di Jenewa.
Eskalasi Protes dan Respons Otoritas
Demonstrasi yang berlangsung di kampus-kampus Teheran pada Senin, 23 Februari 2026, melibatkan mahasiswa yang meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah dan melakukan aksi pengrusakan bendera. Insiden ini terjadi sebulan setelah penindakan keras aparat keamanan terhadap protes massal pada Januari 2026 yang dilaporkan menewaskan ribuan orang.
Kanal Telegram mahasiswa Iran, Anjmotahed, melaporkan adanya tindakan keras oleh aparat Basij, milisi paramiliter yang didukung pemerintah, di Universitas Sharif. Laporan tersebut menyebutkan beberapa mahasiswa terluka dan ambulans terlihat tiba di lokasi kampus. Sebagai respons, sejumlah universitas juga mengirimkan pesan singkat kepada mahasiswa, memperingatkan konsekuensi disipliner bagi mereka yang terlibat dalam aksi protes.
Juru bicara Pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, menyatakan bahwa meskipun mahasiswa memiliki hak untuk berdemonstrasi, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Ia secara spesifik menyoroti bendera negara sebagai simbol yang harus dilindungi, bahkan di tengah kemarahan. Mohajerani mengakui bahwa mahasiswa Iran memiliki “luka di hati” dan “kemarahan ini dapat dimengerti,” seperti dikutip dari kantor berita AFP. Liputan media domestik mengenai protes di kampus-kampus dilaporkan diminimalkan, dengan otoritas meminta universitas melarang pemotretan demonstran.
Dinamika Politik Internal dan Tuntutan Oposisi
Perwakilan mahasiswa yang bertemu Wakil Presiden Iran Mohammad Reza Aref pada akhir pekan lalu menyampaikan kritik langsung terhadap pemerintah. Mereka mengecam klaim bahwa teroris bertanggung jawab atas kematian dalam demonstrasi Januari, menyebutnya sebagai penghinaan. Pernyataan mereka menegaskan bahwa “tanggapan terhadap protes rakyat dibalas dengan peluru.”
Mantan Presiden Iran Mohammad Khatami menyerukan pembebasan seluruh individu yang ditangkap, menyatakan bahwa mereka ditahan hanya karena melakukan protes. Sikap ini menandai perbedaan dari respons awalnya terhadap demonstrasi Januari, ketika ia mengklaim aksi tersebut direkayasa oleh Amerika Serikat dan Israel.
Di sisi lain, kelompok reformis Iran mengeluhkan pelarangan pencalonan mereka sebagai anggota Dewan Kota Teheran. Intervensi politik semacam itu, yang sebelumnya lazim dalam pemilihan parlemen dan presiden, kini meluas ke tingkat pemerintahan daerah. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menghadapi tekanan signifikan dalam 36 tahun masa kepemimpinannya, dengan ekonomi Iran yang tertekan oleh sanksi internasional dan keresahan publik yang terus meningkat sejak gelombang protes Januari.
Situasi semakin kompleks dengan kesepakatan lima partai politik yang mewakili Kurdi Iran untuk membentuk koalisi guna menjatuhkan pemerintah. Koalisi tersebut menyatakan bahwa pemerintah telah kehilangan seluruh legitimasinya dan hanya bertahan akibat terpecahnya oposisi. Mereka juga menyatakan solidaritas dengan kelompok lain di Iran dan membuka diri untuk bekerja sama dengan semua penentang negara.
Implikasi terhadap Diplomasi Nuklir
Ketegangan domestik ini muncul saat Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, dijadwalkan bertemu mediator Oman di Muscat pada Selasa, 24 Februari 2026. Pertemuan ini merupakan pendahuluan bagi pembicaraan besar terkait masa depan kesepakatan nuklir yang akan berlangsung di Jenewa pada Kamis, 26 Februari 2026.
Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyatakan bahwa Iran akan mengajukan proposal untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa Teheran tidak memiliki rencana maupun kapabilitas untuk mengembangkan bom nuklir. Iran disebut bersedia kembali ke Protokol Tambahan, sebuah perjanjian yang memberikan akses lebih luas bagi inspektur senjata nuklir PBB ke situs-situs nuklir Iran yang telah dibom.
Di Jenewa, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, menyerukan diplomasi di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Ia memperingatkan bahwa jika perang pecah, dampaknya tidak hanya akan terbatas pada kedua pihak, tetapi akan mencakup seluruh kawasan. Gharibabadi menyatakan bahwa negara-negara yang mencoba menjatuhkan sanksi dan mengobarkan perang dengan Iran seharusnya membuka jalan diplomasi dan menunjukkan rasa hormat. Ia juga mengkritik “para pembela hak asasi manusia” yang ingin “memberi pelajaran demokrasi kepada rakyat Iran, yang telah menyingkirkan kediktatoran Pahlavi 47 tahun lalu!”
Analisis mengenai dinamika politik internal dan implikasinya terhadap diplomasi Iran ini didasarkan pada laporan media internasional, pernyataan resmi pejabat Iran, dan laporan dari kelompok mahasiswa serta oposisi yang dirilis hingga Rabu, 25 Februari 2026.