Beijing, Rabu, 25 Februari 2026 – Tiongkok memberlakukan pembatasan ekspor terhadap 40 entitas Jepang, sebuah langkah yang memperdalam perselisihan bilateral yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Kebijakan ini, yang diumumkan oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok, menargetkan perusahaan-perusahaan di sektor otomotif dan teknologi tinggi, menyusul komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November lalu mengenai potensi intervensi militer Jepang dalam konflik Taiwan.
Eskalasi ketegangan ini telah berdampak signifikan pada hubungan ekonomi dan pariwisata antara dua ekonomi terbesar di Asia tersebut, dengan penurunan tajam jumlah pengunjung Tiongkok ke Jepang.
Latar Belakang Eskalasi Ketegangan
Pernyataan Perdana Menteri Takaichi yang mengindikasikan kemungkinan intervensi Jepang dalam skenario serangan terhadap Taiwan telah memicu kemarahan Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai bagian integral dari wilayahnya. Insiden ini memperburuk hubungan yang sudah tegang, ditandai oleh serangkaian peristiwa provokatif.
- Pada Desember lalu, jet tempur J-15 dari kapal induk Tiongkok Liaoning dilaporkan dua kali mengunci radar pada pesawat Jepang di perairan internasional dekat Okinawa.
- Tiongkok juga menangguhkan impor makanan laut Jepang dan mengembalikan dua panda terakhir Jepang ke Tiongkok bulan lalu, mengindikasikan langkah-langkah non-militer sebagai bentuk tekanan.
- Sebelumnya, Tiongkok telah mengumumkan pengetatan kontrol ekspor ke Jepang untuk barang-barang yang berpotensi digunakan untuk keperluan militer, menimbulkan kekhawatiran akan pasokan mineral langka yang vital.
Pembatasan Ekspor dan Target Industri
Langkah-langkah terbaru ini mencakup pembatasan ekspor barang penggunaan ganda—produk yang dapat memiliki kegunaan sipil dan militer—ke 20 entitas Jepang. Di antara entitas yang terdampak adalah badan antariksa Jepang (JAXA) dan lima anak perusahaan Mitsubishi Heavy Industries, yang dikenal sebagai produsen peralatan pertahanan.
Selain itu, Kementerian Perdagangan Tiongkok juga memasukkan 20 perusahaan lain ke dalam “daftar pantauan” ketat, termasuk produsen otomotif ternama, Subaru. Perusahaan-perusahaan dalam daftar ini akan menghadapi peninjauan ekspor yang jauh lebih sulit untuk komponen yang dianggap berpotensi militer.
“Langkah-langkah di atas bertujuan untuk mengekang remiliterisasi dan ambisi nuklir Jepang dan sepenuhnya sah, masuk akal, dan sesuai hukum,” demikian pernyataan dari Kementerian Perdagangan Tiongkok, dikutip dari AFP, Rabu (24/2/2026). Beijing menambahkan bahwa perusahaan Jepang yang jujur dan taat hukum tidak perlu merasa khawatir dengan kebijakan tersebut.
Respons Tokyo dan Dampak Ekonomi
Seorang pejabat Kementerian Perdagangan Jepang menyatakan bahwa Tokyo akan mengambil langkah-langkah yang tepat setelah menganalisis dampak dari pembatasan baru tersebut. Harian Mainichi Shimbun melaporkan bahwa Jepang telah mengajukan protes resmi kepada Tiongkok.
Secara ekonomi, langkah Tiongkok ini telah memicu gejolak di pasar saham Jepang. Saham Kawasaki Heavy Industries anjlok hampir lima persen di Tokyo, sementara Mitsubishi Heavy Industries turun hampir 4 persen, dan IHI merosot hampir 7 persen. Penurunan jumlah pengunjung Tiongkok ke Jepang juga tercatat signifikan, sekitar 61 persen pada Januari, setelah Beijing memperingatkan warganya untuk tidak bepergian ke sana.
Pergeseran Kebijakan Pertahanan Jepang
Pembatasan ekspor Tiongkok ini terjadi di tengah pergeseran signifikan dalam postur pertahanan Jepang. Jepang secara bertahap meninggalkan pendirian pasifisnya yang ketat, beralih untuk memperoleh kemampuan serangan balasan dan melonggarkan aturan tentang ekspor peralatan pertahanan yang mematikan. Pada Desember, pemerintah PM Takaichi menyetujui anggaran pertahanan senilai sembilan triliun yen untuk tahun fiskal mendatang, sebuah langkah yang bertujuan untuk memperluas kapabilitas militernya.
Analisis mengenai pembatasan ekspor ini didasarkan pada pernyataan resmi Kementerian Perdagangan Tiongkok dan Kementerian Perdagangan Jepang, serta laporan media internasional yang dirilis pada 24 dan 25 Februari 2026.