Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Washington pada Kamis (19/2/2026). Forum internasional ini memfokuskan agenda pada strategi pendanaan rekonstruksi Gaza serta pembentukan arsitektur keamanan baru yang diproyeksikan menjadi tandingan bagi mekanisme mediasi tradisional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Mandat Strategis dan Mobilisasi Pasukan Stabilisasi
Dalam pertemuan tersebut, Dewan Perdamaian mengumumkan komitmen pendanaan awal sebesar 5 miliar dollar AS (sekitar Rp 84 triliun) yang bersumber dari kontribusi 26 negara anggota pendiri. Dana ini dialokasikan untuk fase pertama rekonstruksi infrastruktur vital di Gaza, di tengah estimasi PBB yang menyebut total kebutuhan pemulihan wilayah tersebut mencapai 70 miliar dollar AS.
Poin krusial dalam agenda ini adalah implementasi “Pasukan Stabilisasi Internasional”. Berdasarkan rencana strategis 20 poin yang disusun pemerintahan Trump, pasukan ini akan bertugas mengawasi gencatan senjata bertahap, melakukan pelucutan senjata kelompok militan, serta mengamankan pembentukan pemerintahan teknokratik sementara di wilayah Palestina. Trump mengklaim bahwa ribuan personel telah dikomitmenkan oleh negara-negara anggota untuk mengisi pos keamanan dan kepolisian lokal.
Polarisasi Kekuatan Barat dan Pragmatisme Regional
Inisiatif ini memicu keretakan diplomatik yang signifikan di antara sekutu tradisional Amerika Serikat. Uni Eropa secara resmi menyatakan tidak akan bergabung, dengan alasan kekhawatiran terhadap mandat dewan yang dianggap mengancam tatanan multilateralisme berbasis aturan. Negara-negara kekuatan utama Eropa seperti Perancis, Jerman, dan Inggris memilih untuk menjaga jarak diplomatik dari struktur dewan tersebut.
| Blok Kawasan | Status Keanggotaan / Posisi Diplomatik |
|---|---|
| Timur Tengah | Arab Saudi, UEA, Turkiye, Qatar, Mesir (Anggota Pendiri) |
| Eropa | Hongaria, Bulgaria (Anggota); Italia, Yunani (Pengamat) |
| Asia | Indonesia, Vietnam, Kazakhstan, Uzbekistan (Anggota Pendiri) |
| Barat (Lainnya) | Inggris, Perancis, Jerman (Menolak Bergabung) |
Analisis Geopolitik dan Keterlibatan Aktor Kunci
Kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam struktur eksekutif dewan mempertegas arah kebijakan pro-stabilitas yang diusung Washington, meskipun hal ini memicu kontroversi terkait status hukum internasional. Di sisi lain, partisipasi aktif pemimpin dari Asia Tenggara, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto, menunjukkan pergeseran pragmatis negara-negara Selatan dalam merespons dinamika kekuasaan di Washington.
Para analis pertahanan menilai bahwa Board of Peace merupakan upaya sistematis untuk meredefinisi diplomasi pertahanan global dengan mengedepankan pendekatan transaksional dan aliansi ad-hoc. Langkah ini dipandang sebagai upaya Washington untuk mempertahankan pengaruh di Timur Tengah tanpa harus bergantung pada konsensus di Dewan Keamanan PBB.
Analisis mengenai pembentukan Dewan Perdamaian dan mobilisasi pasukan stabilisasi ini didasarkan pada dokumen visi strategis Gedung Putih serta pernyataan resmi kementerian luar negeri dari negara-negara anggota yang dirilis pada 19 Februari 2026.