Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menolak rencana Britania Raya untuk menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius. Langkah ini menandai pergeseran tajam dalam kebijakan luar negeri Washington, yang sebelumnya sempat memberikan dukungan diplomatik terhadap kesepakatan tersebut. Trump menegaskan bahwa pangkalan militer Diego Garcia harus tetap berada di bawah kendali penuh London guna menjamin kesiapan operasional militer AS di kawasan Samudra Hindia.
Inkonsistensi Kebijakan Internal Washington
Pernyataan keras Trump muncul melalui platform media sosial pribadinya pada Kamis (19/2/2026), hanya beberapa jam setelah Departemen Luar Negeri AS menyatakan dukungan resmi terhadap langkah London. Trump menyebut klaim penduduk asli Chagos sebagai narasi fiktif dan mendesak pemerintah Inggris untuk tetap teguh mempertahankan wilayah seberang laut tersebut demi kepentingan keamanan global.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengonfirmasi bahwa pernyataan tersebut merupakan kebijakan resmi pemerintah, meskipun sebelumnya Menteri Luar Negeri Marco Rubio sempat menyebut kesepakatan itu sebagai langkah bersejarah. Perbedaan pandangan internal ini menciptakan ketidakpastian diplomatik antara Washington, London, dan Port Louis terkait status hukum wilayah tersebut di masa depan.
Diego Garcia sebagai Proyeksi Kekuatan Terhadap Iran
Analisis strategis menunjukkan bahwa penolakan Trump berkaitan erat dengan meningkatnya ketegangan dengan Teheran. Saat ini, utusan AS tengah melakukan negosiasi di Jenewa untuk mendesak Iran memberikan konsesi besar terkait program nuklirnya. Trump mengisyaratkan bahwa Diego Garcia akan menjadi titik tumpu utama jika opsi militer diambil terhadap fasilitas nuklir Iran.
Jika Iran memutuskan untuk tidak membuat kesepakatan, AS mungkin perlu menggunakan Diego Garcia dan lapangan terbang di Fairford untuk memberantas potensi serangan oleh rezim yang sangat tidak stabil dan berbahaya, tegas Trump.
Pangkalan Diego Garcia memiliki fasilitas landasan pacu yang mampu menampung pembom strategis jarak jauh seperti B-52 dan B-2 Spirit, menjadikannya aset vital bagi komando pusat AS dalam menjangkau target di Timur Tengah dan Asia Tengah.
Status Hukum dan Signifikansi Historis
Kepulauan Chagos telah berada di bawah kendali Inggris sejak 1814 dan ditetapkan sebagai Wilayah Samudra Hindia Britania (BIOT) pada 1965. Mauritius sejak lama berpendapat bahwa mereka dipaksa secara ilegal untuk menyerahkan pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari kesepakatan kemerdekaan mereka. Berikut adalah poin-poin utama dalam sengketa kedaulatan tersebut:
- Klaim Mauritius: Menuntut pengembalian kedaulatan penuh berdasarkan putusan pengadilan internasional.
- Relokasi Penduduk: Ribuan warga asli Chagos dipaksa keluar pada akhir 1960-an untuk pembangunan pangkalan militer gabungan AS-Inggris.
- Kesepakatan Sewa: Inggris berencana menyerahkan kedaulatan namun tetap menyewa Diego Garcia selama 99 tahun ke depan untuk menjamin operasionalitas militer.
Analisis mengenai dinamika kedaulatan dan proyeksi kekuatan militer ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Gedung Putih, laporan Departemen Luar Negeri AS, dan data historis dari arsip Britania Raya yang dirilis pada Februari 2026.