Ukraina diperkirakan membutuhkan dana fantastis mencapai 588 miliar dollar AS atau setara Rp 9,8 kuadriliun untuk memulihkan negara dari kehancuran akibat invasi Rusia. Angka ini hampir tiga kali lipat dari produk domestik bruto (PDB) tahunan negara tersebut, demikian menurut laporan bersama Bank Dunia, Pemerintah Ukraina, PBB, dan Komisi Eropa yang dirilis pada Senin, 23 Februari 2026.
Estimasi terbaru ini melonjak 12 persen dibandingkan tahun lalu, mencerminkan eskalasi kerusakan. Peningkatan kebutuhan pemulihan dipicu oleh intensitas serangan Rusia yang menyasar infrastruktur energi di tengah musim dingin, menyebabkan jutaan warga kehilangan akses listrik dan pemanas.
Analisis Kebutuhan Rekonstruksi dan Kerusakan Infrastruktur
Laporan tersebut menguraikan bahwa total biaya pemulihan dan rekonstruksi ini akan dibutuhkan selama 10 tahun ke depan. Penilaian kerusakan dilakukan hingga 31 Desember 2025, namun serangan rudal dan pesawat tak berawak Rusia yang lebih dahsyat terhadap jaringan energi Ukraina, termasuk penghancuran beberapa pembangkit listrik, terus berlanjut setelah tanggal tersebut.
Sektor transportasi menanggung biaya rekonstruksi tertinggi, diperkirakan mencapai 96 miliar dollar AS (sekitar Rp 1,6 kuadriliun). Sektor energi dan perumahan masing-masing membutuhkan sekitar 90 miliar dollar AS (sekitar Rp 1,5 kuadriliun). Selain itu, pembersihan puing dan manajemen bahaya bahan peledak akan memerlukan dana sebesar 28 miliar dollar AS (sekitar Rp 471 triliun).
Secara geografis, wilayah Donetsk dan Kharkiv yang berada di garis depan konflik diproyeksikan membutuhkan investasi terbesar. Ibu kota Kyiv juga memerlukan lebih dari 15 miliar dollar AS (sekitar Rp 252 triliun) untuk pemulihan infrastruktur vitalnya.
Dinamika Bantuan Internasional dan Tantangan Pendanaan
Sejak invasi Rusia, sekutu Barat Ukraina telah mengalokasikan lebih dari 400 miliar dollar AS (sekitar Rp 6,7 kuadriliun) dalam bentuk bantuan keuangan, militer, dan kemanusiaan, menurut data dari Institut Kiel yang berbasis di Jerman. Namun, sebagian besar dari dana tersebut harus dialokasikan untuk membiayai operasional perang serta menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tidak kolaps.
Pinjaman Uni Eropa yang direncanakan sebesar 106 miliar dollar AS (sekitar Rp 1,7 kuadriliun) juga mayoritas akan dialokasikan untuk menutupi pengeluaran militer Ukraina. Sisanya akan digunakan untuk dukungan anggaran umum, menunjukkan prioritas pendanaan yang masih terfokus pada pertahanan dan keberlangsungan operasional negara di tengah konflik.
Analisis mengenai kebutuhan rekonstruksi ini didasarkan pada laporan bersama Bank Dunia, Pemerintah Ukraina, PBB, dan Komisi Eropa yang dirilis pada 23 Februari 2026, serta data bantuan dari Institut Kiel.