Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi menetapkan tenggat waktu selama 10 hingga 15 hari bagi Iran untuk menyepakati perjanjian nuklir baru yang bersifat permanen. Ultimatum ini disampaikan di tengah mobilisasi besar-besaran aset militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, yang mencakup pengerahan kapal induk, kapal perang, dan skuadron jet tempur. Langkah strategis ini dipandang sebagai upaya Washington untuk memperkuat posisi tawar (leverage) dalam negosiasi yang sedang berlangsung.
Eskalasi Militer dan Tekanan Diplomatik
Dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Washington pada Kamis (19/2/2026), Trump menegaskan bahwa kegagalan Teheran untuk mematuhi tuntutan AS akan memicu konsekuensi serius. Meskipun Trump mengklaim potensi nuklir Iran telah melemah pasca-serangan udara gabungan AS-Israel pada Juni lalu, ia memberikan sinyalemen kuat mengenai kemungkinan aksi militer lanjutan jika kesepakatan tidak tercapai dalam jendela waktu maksimum 15 hari ke depan.
Gedung Putih menuntut Iran untuk menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium secara total dan mengakhiri program pengembangan rudal balistik jarak jauh. Selain itu, Washington mendesak penghentian dukungan finansial dan militer terhadap kelompok-kelompok proksi di kawasan. Namun, Teheran secara konsisten menyatakan bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan damai dan menegaskan bahwa kapabilitas rudal mereka merupakan kedaulatan pertahanan yang tidak dapat dinegosiasikan.
Dinamika Negosiasi dan Respon Regional
Progres Meja Perundingan
Meskipun tensi meningkat, saluran diplomatik tetap terbuka. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menyatakan bahwa kedua belah pihak telah menyepakati sejumlah prinsip panduan pasca-pertemuan pada 17 Februari 2026. Seorang pejabat senior AS mengungkapkan bahwa Iran dijadwalkan menyerahkan proposal tertulis dalam waktu dekat. Kendati demikian, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengakui masih terdapat celah substansial yang memisahkan posisi kedua negara.
Reaksi Aktor Global
Situasi di Teluk Oman semakin kompleks dengan keterlibatan Rusia. Sebuah kapal perang korvet Angkatan Laut Rusia dilaporkan telah bergabung dalam latihan militer bersama Iran, yang memicu kekhawatiran akan eskalasi blokade di jalur energi global. Di Eropa, Pemerintah Polandia telah menginstruksikan warganya untuk segera meninggalkan Iran, mengindikasikan penilaian risiko keamanan yang sangat tinggi di kawasan tersebut.
Analisis Dampak Strategis
Pengerahan militer AS yang diperkirakan rampung pada pertengahan Maret 2026 menunjukkan kesiapan Washington untuk melakukan tindakan pre-emptive jika diplomasi menemui jalan buntu. Fokus internasional kini tertuju pada pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada 28 Februari mendatang untuk menyelaraskan strategi operasional terhadap fasilitas nuklir Iran.
| Parameter Tuntutan AS | Posisi Iran |
| Penghentian Pengayaan Uranium | Hak Energi Nuklir Damai |
| Limitasi Rudal Balistik | Garis Merah Kedaulatan |
| Penghentian Dukungan Regional | Pengaruh Geopolitik |
Analisis mengenai dinamika keamanan dan pergerakan militer ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Gedung Putih, laporan Kementerian Luar Negeri Iran, serta pemantauan citra satelit terhadap fasilitas strategis di kawasan yang dirilis hingga 20 Februari 2026.