Presiden Ghana John Dramani Mahama, didukung oleh 40 negara anggota Uni Afrika, berencana mengajukan proposal resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Maret 2026. Inisiatif ini bertujuan untuk secara resmi mengakui perbudakan transatlantik sebagai kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan, menandai upaya signifikan dalam diplomasi historis dan keadilan global.
Latar Belakang Historis dan Skala Tragedi
Para sejarawan sepakat bahwa perdagangan budak transatlantik, yang berlangsung antara abad ke-15 hingga ke-19, merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Diperkirakan lebih dari 12 hingga 15 juta pria, wanita, dan anak-anak dipindahkan secara paksa dari Afrika ke Amerika Utara, Tengah, dan Selatan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 10,7 juta orang berhasil mencapai Amerika dalam keadaan hidup, sementara antara 1,5 hingga 2 juta orang meninggal dunia selama perjalanan laut yang brutal. Presiden Mahama mengenang mereka yang memilih mati dengan melompat dari kapal atau dibuang ke laut karena sakit dan lemah.
Dukungan Diplomatik dan Tuntutan Reparasi
Pakar Hak Asasi Manusia Ghana, Kojo Asante, dari Ghana Center for Democratic Development, menilai langkah ini memiliki validitas sejarah dan hukum yang kuat. Dalam wawancara, Asante menekankan bahwa perdagangan budak transatlantik telah meninggalkan luka mendalam pada negara-negara terdampak, dengan konsekuensi yang masih terasa hingga kini.
Sejak lama, negara-negara tersebut berupaya mendapatkan pengakuan atau setidaknya permintaan maaf dari pihak-pihak yang diuntungkan di masa lalu. Uni Afrika sendiri telah menetapkan tahun 2025 sebagai Tahun Keadilan bagi Orang Afrika melalui Reparasi. Menurut resolusi tersebut, reparasi dipahami sebagai instrumen berorientasi masa depan yang terkait dengan pembangunan.
Mahama menegaskan bahwa fokus utama bukanlah pada jumlah uang, melainkan pada pengakuan kebenaran sejarah. Pertanyaan finansial, menurutnya, akan dibahas pada waktunya. Inisiatif ini juga didukung oleh pendahulu Mahama, Nana Akufo-Addo, yang telah lama memperjuangkan isu serupa.
Resistensi dan Dinamika Politik Global
Upaya peninjauan sejarah ini menghadapi resistensi signifikan, terutama dari kalangan ultrakonservatif di Amerika Serikat. Dalam lingkaran kebijakan keamanan nasional era Presiden AS Donald Trump, muncul argumen bahwa generasi sekarang tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas tindakan leluhur mereka.
Hal ini menjadikan perdagangan budak transatlantik sebagai isu politik yang sangat sensitif dan kontroversial, khususnya bagi negara-negara yang secara ekonomi diuntungkan oleh praktik perbudakan dan kolonialisme di masa lalu.
Perspektif Masyarakat Sipil dan Tantangan Kontemporer
Kojo Asante mencatat bahwa kaum muda Ghana secara khusus mendukung inisiatif ini, meskipun bagi sebagian besar topik ini masih terasa abstrak. Namun, Asante juga memperingatkan agar tidak terlalu terfokus pada masa lalu semata. Generasi muda sangat menginginkan tata kelola pemerintahan yang baik di masa kini.
Meskipun keadilan historis penting, yang lebih menentukan adalah bagaimana elit politik saat ini menggunakan kekuasaan mereka untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Banyak masalah di negara-negara Afrika, menurut Asante, berasal dari dalam negeri dan tidak semata-mata disebabkan oleh kekuatan kolonial.
Mahama menyatakan bahwa tidak ada ketidakadilan yang lebih besar terhadap kemanusiaan dalam sejarah modern selain perdagangan budak. Menanggapi perbandingan dengan kejahatan seperti Holocaust, Asante menolak gagasan untuk membuat peringkat kekejaman sejarah. Ia menekankan pentingnya mengakui perdagangan budak transatlantik sebagai praktik yang sangat tidak manusiawi dengan dampak global, yang berlanjut pada rasisme dan relevan hingga kini. Yang terpenting adalah pengakuan dan pembelajaran agar kejahatan serupa tidak terulang.
Pengakuan Komprehensif dan Tanggung Jawab Bersama
Mahama juga menekankan pentingnya menceritakan kebenaran sejarah perdagangan budak transatlantik secara utuh. Para kritikus berpendapat bahwa ini juga harus mencakup fakta keterlibatan elit Afrika, pedagang, dan kerajaan sebagai perantara dalam perdagangan tersebut. Sejarawan berpendapat bahwa sebagian besar orang yang ditangkap di Afrika diperbudak oleh sesama orang Afrika sebelum dijual kepada pedagang Eropa.
Asante mengakui bahwa aspek-aspek ini merupakan bagian dari kebenaran sejarah. Bentuk-bentuk perbudakan memang telah ada dalam masyarakat Afrika sebelum perdagangan transatlantik, dan sejarah ini juga harus diakui karena memiliki dampak sosial dan ekonomi tersendiri. Namun, perdagangan budak transatlantik dipilih sebagai fokus karena dampak ekonomi, politik, dan sosialnya yang paling besar dan konsekuensi globalnya yang masih membentuk tatanan dunia hingga saat ini.
Pada saat yang sama, pakar HAM Ghana itu menegaskan bahwa seberapa pun pentingnya peninjauan ulang sejarah, para pemimpin Afrika menghadapi tantangan besar di masa kini dan masa depan. Tanggung jawab atas pembangunan dan tata kelola yang baik kini berada di tangan mereka.
Inisiatif diplomatik ini didasarkan pada pernyataan resmi Presiden Ghana dan resolusi Uni Afrika, serta analisis historis yang dikumpulkan dari berbagai sumber akademis dan laporan lembaga internasional.