Takhta Suci Vatikan secara resmi menolak partisipasi dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keputusan strategis ini menegaskan posisi Vatikan yang memprioritaskan mekanisme multilateral di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibandingkan inisiatif ad-hoc di luar sistem internasional yang mapan.
Prinsip Multilateralisme dan Status Unik Takhta Suci
Kardinal Pietro Parolin, Sekretaris Negara Vatikan, menyatakan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada sifat kedaulatan khusus yang dimiliki Takhta Suci. Menurut Parolin, keterlibatan dalam dewan bentukan Washington tersebut berisiko mengaburkan mandat internasional yang seharusnya dikelola secara kolektif oleh PBB.
Takhta Suci tidak akan berpartisipasi dalam Board of Peace karena sifat khususnya, yang jelas tidak sama dengan negara-negara lain, ujar Parolin dalam pernyataan resmi pada Selasa (17/2/2026).
Parolin menekankan bahwa pengelolaan krisis internasional harus tetap berada dalam kerangka hukum internasional yang diakui secara global. Kekhawatiran utama Vatikan terletak pada potensi tumpang tindih fungsi yang dapat merusak efektivitas institusi perdamaian yang sudah ada.
Eskalasi Inisiatif Board of Peace dan Respon Global
Dewan Perdamaian ini awalnya dirancang untuk mengawasi tata kelola transisi di Jalur Gaza pasca-gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Oktober 2025. Namun, pemerintahan Trump berencana memperluas cakupan dewan tersebut untuk menangani berbagai krisis global lainnya, sebuah langkah yang memicu kekhawatiran akan duplikasi peran PBB.
- Posisi Uni Eropa: Memilih status pengamat (observer) tanpa komitmen keanggotaan penuh untuk menjaga netralitas.
- Posisi Italia: Mengikuti langkah Uni Eropa sebagai pengamat guna menyeimbangkan hubungan transatlantik.
- Agenda Washington: Pertemuan perdana dijadwalkan berlangsung di Washington untuk membahas rekonstruksi infrastruktur di Gaza.
Dinamika Hubungan Vatikan-Gedung Putih
Penolakan ini juga mencerminkan dinamika hubungan antara Paus Leo XIV dan Presiden Trump. Sebagai Paus pertama asal Amerika Serikat, Leo XIV secara konsisten menyuarakan kritik terhadap kebijakan luar negeri yang bersifat unilateral. Para analis pertahanan menilai bahwa langkah Vatikan ini merupakan upaya untuk mempertahankan legitimasi institusi internasional di tengah pergeseran peta kekuatan global.
Analisis mengenai posisi diplomatik ini didasarkan pada pernyataan resmi Sekretariat Negara Takhta Suci dan laporan korespondensi diplomatik yang dirilis melalui saluran berita internasional pada Februari 2026.