Meskipun hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Vietnam telah ditingkatkan ke level kemitraan strategis komprehensif, sebuah dokumen internal militer Vietnam yang bocor mengungkap kekhawatiran mendalam Hanoi terhadap potensi ancaman eksistensial dari Washington. Dokumen berjudul “Rencana Invasi ke-2 AS” ini memberikan gambaran langka mengenai paradoks kebijakan luar negeri Vietnam, yang berupaya merangkul AS secara ekonomi dan diplomatik, namun tetap mempertahankan kewaspadaan militer yang tinggi.
Ancaman “Revolusi Warna” dan Perang Konvensional
Laporan yang dirilis oleh The 88 Project, sebuah organisasi hak asasi manusia yang memperoleh dokumen tersebut, menyebutkan bahwa kekhawatiran ini bukan sekadar paranoia dari segelintir pejabat. Ben Swanton, direktur The 88 Project, mengutip AP News pada Selasa, 3 Februari 2026, menyatakan adanya konsensus di seluruh pemerintahan dan berbagai kementerian Vietnam terkait isu ini.
Dokumen yang diselesaikan oleh Kementerian Pertahanan Vietnam pada Agustus 2024 ini mengeklaim bahwa AS berpotensi menggunakan “peperangan konvensional” untuk menggulingkan kepemimpinan Partai Komunis. Strategi ini sering diidentifikasi sebagai “revolusi warna”, yakni gerakan protes massa yang didukung asing untuk mengubah rezim. Meskipun risiko perang terbuka dinilai kecil, militer Vietnam merasa perlu siaga penuh, menyatakan, “Karena sifat agresif AS, kita perlu waspada untuk mencegah AS dan sekutunya menciptakan dalih melancarkan invasi ke negara kita.”
Dinamika Kemitraan Strategis dan Pergeseran Ideologi
Ketegangan ini muncul justru saat hubungan bilateral mencapai puncaknya, dengan Presiden Joe Biden menandatangani “Kemitraan Strategis Komprehensif” dengan Vietnam pada tahun 2023. Kemitraan ini menyejajarkan posisi AS dengan mitra tradisional Vietnam seperti Rusia dan Tiongkok.
Namun, dokumen militer tersebut justru melihat niat lain di balik kemitraan itu. AS dituding menggunakan isu kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, hingga agama untuk secara bertahap merongrong pemerintahan sosialis dari dalam. Nguyen Khac Giang, peneliti dari ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapura, menilai dokumen ini menonjolkan faksi konservatif di dalam Partai Komunis yang bersekutu erat dengan militer, yang menurutnya “tidak pernah merasa nyaman melanjutkan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat.”
Persepsi Ancaman: Tiongkok sebagai Rival, AS sebagai Ancaman Ideologis
Menariknya, dokumen tersebut menunjukkan pergeseran perspektif mengenai ancaman. Selama ini, diplomat Barat cenderung melihat Tiongkok sebagai ancaman utama Vietnam karena sengketa wilayah di Laut China Selatan. Namun, bagi militer Vietnam, Tiongkok lebih dipandang sebagai “saingan regional” yang perlu dihadapi dalam konteks kedaulatan teritorial.
Sebaliknya, Amerika Serikat justru dianggap sebagai ancaman yang lebih berbahaya karena targetnya adalah mengubah ideologi dan bentuk negara Vietnam secara fundamental. Kementerian Luar Negeri Vietnam tidak memberikan komentar resmi mengenai dokumen itu, sementara Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar langsung, namun menekankan bahwa kemitraan mereka bertujuan untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik tetap stabil dan bebas.
Analisis mengenai dokumen internal militer Vietnam ini didasarkan pada laporan The 88 Project yang memperoleh dokumen tersebut, pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Vietnam yang dirilis pada Agustus 2024, serta tanggapan dari Departemen Luar Negeri AS terkait kemitraan di kawasan Indo-Pasifik.